Di kawasan itu, terumbu karang tumbuh, ikan berkembang biak, dan ekonomi pesisir menggantungkan harapan dari pariwisata bahari.
“Menempatkan industri berisiko tinggi di jantung kawasan konservasi adalah ketidakseimbangan serius antara ambisi energi dan kewajiban negara melindungi lingkungan,” kata Pahlevi.
Menurutnya, Thorcon seolah mengabaikan fakta hukum tersebut, dan justru mendorong opini publik seakan lokasi tapak PLTN hanyalah persoalan teknis, bukan persoalan hukum dan ekologi.
Dasar Hukum Dipertanyakan
Selain soal lingkungan, Pahlevi juga menyoroti kaburnya dasar hukum penetapan uji tapak PLTN.
Ia mempertanyakan apakah telah ada keputusan kepala daerah atau dokumen hukum resmi yang menjadi pijakan awal.
“Ini bukan urusan informal. Ini proyek negara dengan risiko lintas generasi. Semua harus tertulis, jelas, dan bisa diuji secara hukum,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa persetujuan evaluasi tapak PLTN merupakan kewenangan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN).
Tanpa kejelasan legal standing di tingkat daerah, proses sejak awal berpotensi cacat prosedural.
Rakyat Pesisir dalam Posisi Paling Rentan
Di balik polemik hukum dan teknologi, Pahlevi mengingatkan satu hal yang kerap luput dari presentasi megah, yakni masyarakat pesisir adalah pihak pertama yang menanggung dampak.
Pulau Gelasa dan sekitarnya dirancang sebagai bagian dari ekonomi biru—perikanan berkelanjutan dan pariwisata laut.
Kehadiran PLTN, dengan segala pembatasan dan stigma risiko, berpotensi menutup akses dan peluang ekonomi rakyat.
“Kalau terumbu rusak, wisata mati, nelayan tersingkir, lalu siapa yang bertanggung jawab? Jangan sampai rakyat hanya diminta memahami, tapi tidak pernah diajak menentukan,” ujarnya.
Mengingatkan Batas Pembangunan
Bagi Pahlevi Syahrun, pembangunan bukan soal seberapa canggih teknologi yang dibawa, melainkan seberapa jujur negara menjelaskan konsekuensinya kepada rakyat.
Ia merangkum sikapnya dalam prinsip sederhana, teknologi boleh maju, tetapi hukum tidak boleh dilangkahi; energi nasional penting, namun lingkungan dan manusia lokal tidak boleh dikorbankan.
Di tengah gencarnya promosi PLTN sebagai solusi masa depan, suara seperti ini menjadi pengingat bahwa pembangunan sejati bukan tentang citra dan ambisi, melainkan keberanian untuk membuka risiko dan kesiapan untuk berhenti ketika batas telah dilanggar. (B5)
