PANGKALPINANG, Berita5.co.id – Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, memimpin langsung rapat evaluasi kinerja fisik dan keuangan APBD bulan April 2026. Dalam rapat yang digelar di ruang pertemuan Bapperida pada Senin (18/5/2026).
Prof Udin menegaskan bahwa pelantikan pejabat eselon II yang baru harus membawa semangat perubahan dalam melayani masyarakat.
Salah satu poin yang menjadi sorotan tajam adalah kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Prof Udin mengungkapkan adanya kebocoran potensi pendapatan dari sektor reklame.
“Billboard besar di Pangkalpinang ini ada lebih dari 80 titik dan banyak yang belum memiliki izin resmi. Ini tentu harus menjadi perhatian serius dan segera ditertibkan,” tegas Prof Udin.
Selain perizinan, sektor pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta penataan parkir juga diminta untuk segera dibenahi agar lebih tertata dan transparan.
Terkait postur anggaran, Prof Udin menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Pangkalpinang melakukan langkah berani dengan memangkas anggaran perjalanan dinas (SPPD) hingga 50 persen. Kebijakan ini diambil sesuai arahan Presiden RI untuk efisiensi.
Dana hasil penghematan tersebut, bersama dengan estimasi Silpa sebesar Rp6 miliar, akan dialihkan untuk menjamin layanan kesehatan masyarakat melalui Universal Health Coverage (UHC).
“Kebutuhan anggaran UHC sebesar Rp4,4 miliar sebelumnya direncanakan ditanggung Provinsi. Namun karena belum ada kepastian, beban tersebut kembali ke kita. Maka sementara ini akan kita tutupi menggunakan dana Silpa dan efisiensi perjalanan dinas tadi,” jelasnya.
Hingga triwulan kedua, realisasi pendapatan dan belanja daerah secara umum diklaim telah melampaui angka 30-35 persen. Meski pajak sarang burung walet menurun akibat berkurangnya pembudidaya, sektor pajak lainnya dinilai masih stabil.
Wali Kota memastikan evaluasi ini akan terus dilakukan setiap tanggal 15 agar publik mengetahui perkembangan pembangunan di Pangkalpinang.
“Kinerja mereka harus kita pantau dan ukur setiap bulan. Publik juga harus tahu apa saja hal-hal yang perlu disikapi bersama sehingga pelaksanaan pemerintahan berjalan transparan dan akuntabel,” pungkasnya. (B5)
