Penulis: Belva Al Akhab, Satrio
MENTOK, Berita5.co.id — Di sebuah ruang kerja yang tidak selalu riuh oleh sorotan, tetapi sarat oleh tanggung jawab kemanusiaan, Sarbudiono, S.Pd berdiri sebagai penanda bahwa negara tidak boleh absen ketika anak dan perempuan berada dalam situasi paling rapuh.
Kunjungan Anggota DPRD Kabupaten Bangka ke Kantor Dinas P3AP2KB Bangka Barat, Selasa (14/04/2026), bukan sekadar agenda formal.
Ia menjadi ruang temu antara keterbatasan dan keberanian, antara angka-angka anggaran dan nilai-nilai kemanusiaan yang tidak bisa ditawar.
Di tengah diskusi tentang keterbatasan anggaran, Sarbudiono justru menegaskan arah yang berlawanan bahwa perlindungan bukan soal cukup atau tidak cukup, tetapi soal hadir atau tidak hadir.
“Kami tidak bekerja dengan logika kekurangan, tetapi dengan kesadaran tanggung jawab. Anggaran boleh terbatas, tetapi kepedulian tidak boleh menyusut. Perlindungan anak dan perempuan adalah mandat moral yang tidak bisa ditunda,” ujar Sarbudiono dengan nada tegas, seolah menolak segala bentuk kompromi.
Bagi Sarbudiono, setiap kasus bukan sekadar laporan yang selesai di meja administrasi. Ia sebagai kisah manusia yang membutuhkan keberpihakan.
“Setiap laporan yang masuk bukan sekadar data. Itu sebagai suara yang mencari perlindungan. Itu sebagai luka yang menunggu dipulihkan. Kami tidak ingin satu pun dari mereka merasa negara tidak ada,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, empat poin utama menjadi fondasi pembahasan yaitu keterbatasan anggaran, optimalisasi penanganan kasus, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengembangan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Namun di tangan Sarbudiono, poin-poin itu tidak berhenti sebagai konsep melainkan menjadi gerakan nyata.
Ia menyadari bahwa perlindungan tidak bisa berjalan sendiri. Maka kolaborasi dijadikan sebagai kekuatan utama.
