BANGKATENGAH, Berita5.co.id — Di balik klaim “energi bersih dan aman”, rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Thorium (PLTT) oleh PT Thorcon Power Indonesia (TPI) di Pulau Gelasa justru menyisakan deret tanda tanya serius.
Investigasi awal yang dilakukan media ini menemukan persoalan mendasar yakni minimnya sosialisasi, klaim persetujuan publik yang dipertanyakan, hingga potensi dampak ekologis dan keselamatan yang belum dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat terdampak.
Sejumlah elemen masyarakat—mulai dari tokoh agama, organisasi kepemudaan, hingga lembaga bantuan hukum—mulai bersuara lantang.
Mereka menilai PT Thorcon melangkahi prinsip dasar proyek berisiko tinggi, diantaranya transparansi dan persetujuan publik yang diinformasikan secara utuh (informed consent).
Klaim 85 Persen Disoal, Warga Merasa Tak Pernah Diajak Bicara
PT Thorcon sebelumnya mempublikasikan bahwa 85 persen masyarakat Bangka Tengah mendukung PLTN/PLTT.
Klaim ini memicu kecurigaan dan kemarahan warga.
Pasalnya, berbagai organisasi menyatakan tidak pernah menerima sosialisasi resmi.
Sekretaris PD Muhammadiyah Bangka Tengah, Engga Saputra, menegaskan bahwa hingga kini pihaknya belum pernah mendengar penjelasan langsung dari PT Thorcon.
“Bagaimana mungkin bicara persetujuan jika penjelasan saja tidak pernah ada? Tahapan, kajian, risiki, semua belum pernah dipaparkan,” ujarnya.
Sikap senada disampaikan Iwan, tokoh masyarakat Pangkalan Baru.
Ia menilai klaim 85 persen sebagai bentuk manipulasi opini publik.
“Sebagian masyarakat diam bukan karena setuju, tapi karena tidak tahu. Yang mereka tahu, nuklir itu berbahaya,” tegasnya.
Pulau Kecil, Risiko Besar
Investigasi lapangan mengungkap Pulau Gelasa memiliki kerentanan struktural yang signifikan untuk proyek nuklir.
Ketua LBH Milenial Bangka Tengah, Dairi, menyebutkan sejumlah kelemahan krusial, anrara lain abrasi pantai yang meningkat, keterbatasan akses evakuasi, dan ketergantungan warga pada sektor perikanan.
Pulau kecil dengan jalur keluar-masuk terbatas menyisakan risiko tinggi jika terjadi keadaan darurat.
“Mitigasi bencana, rencana evakuasi, hingga penanganan kebocoran radiasi belum pernah dijelaskan ke publik. Ini bukan soal anti-teknologi, ini soal keselamatan,” kata Dairi.
Dampak lingkungan juga menjadi sorotan utama.
Analisis internal yang dihimpun dari pemerhati lingkungan menunjukkan sistem pendingin reaktor berpotensi meningkatkan suhu laut di sekitar Pulau Gelasa.
Konsekuensinya bukan sekadar angka di atas kertas, populasi ikan bisa menurun, terumbu karang terancam rusak, dan mata pencaharian nelayan terganggu.
