“Kami punya peta resmi dari pemegang IUP. Masyarakat juga silakan menunjukkan dasar klaimnya. Jika sah masuk IUP, itu harus dihormati. Jika tidak, aturan tetap ditegakkan,” kata Akbar.
Di banyak konflik agraria, aparat sering tampil sebagai perpanjangan izin. Di Kelapa, polisi memilih posisi berbeda sebagai penjaga prosedur, bukan algojo kebijakan.
Bagian paling krusial dari pernyataan Akbar Khodri justru menyasar korporasi. Ia menyinggung reklamasi adalah isu yang sering luput dari pengawasan publik.
Menurutnya, wilayah yang telah direklamasi PT Timah pada prinsipnya selesai ditambang. Namun jika aktivitas kembali dilakukan di dalam IUP, kewajiban reklamasi ulang tetap melekat.
“Penegakan hukum pertambangan tidak boleh sepihak. Hukum mengikat masyarakat, tetapi juga mengikat perusahaan,” katanya.
Pesannya jelas bahwa hukum tidak boleh hanya keras ke bawah dan tidak boleh tumpul ke atas.
Orasi berakhir tanpa bentrokan. Tidak ada penangkapan. Tidak ada sirene. Massa membubarkan diri dengan satu kesadaran bahwa konflik belum selesai, tetapi jalur dialog masih terbuka.
Di wilayah yang menyimpan sejarah panjang konflik berdarah antara izin dan warga, peristiwa ini mencatatkan satu pelajaran bahwa ketertiban bisa lahir dari ketenangan bukan ketakutan.
Pendekatan Polda Kepulauan Bangka Belitung hari itu menunjukkan bahwa stabilitas bukan hasil refleks kekerasan. Ia lahir dari kebijakan yang memilih berbicara sebelum bertindak.
Dengan menegaskan bahwa kehadiran aparat bertujuan melindungi masyarakat dari jerat hukum di kemudian hari, polisi menempatkan diri bukan sebagai musuh demonstran, melainkan penjaga batas agar konflik tidak berubah menjadi tragedi.
Di Kelapa, Bangka Barat, api tidak dipadamkan dengan pentungan. Ia diturunkan dengan peta, kata-kata dan kesabaran.
Dalam konflik sumber daya yang kian kompleks, negara selalu dihadapkan pada pilihan yaitu memukul atau menata. Hari itu, polisi memilih menata. (B5)
