TEMPILANG, Berita5.co.id – Minggu (12/10/2025), Laut Tempilang pagi itu tampak seperti wajah tua yang penuh luka.
Di kejauhan, ombak memukul pantai tanpa semangat, seolah menyerah pada gundukan pasir buatan yang menandai kehadiran kapal-kapal isap produksi.
Di atas pasir itu, jejak perahu nelayan perlahan memudar sama seperti harapan mereka yang dikikis tambang laut dan janji-janji yang tak kunjung ditepati.
“Kalau laut ini bisa bicara, mungkin ia sudah menjerit lebih keras dari kami,” kata Baidi, nelayan sekaligus ketua kelompok nelayan Batu Peyu, dengan suara yang parau di ujung telepon.
Ia baru saja pulang dari menyalurkan bantuan lembaran seng untuk memperbaiki rumah nelayan rekanannya di Dusun Batu Peyu, Desa Tanjung Niur. Foto yang dikirimkan kepada wartawan Trasberita.com menunjukkan dirinya menyerahkan seng berkilau kepada empat nelayan tua.
Di tangannya, secarik nota pembelian sebesar Rp1.080.000 menjadi saksi kecil bahwa solidaritas nelayan belum mati.
“Seng ini mungkin kecil, tapi artinya besar. Karena kami tahu siapa yang sesungguhnya peduli,” ucap Baidi lirih.
Seng itu bukan sumbangan dari perusahaan tambang, bukan pula dari pejabat daerah.
Itu hasil urunan sesama nelayan mereka yang kehilangan laut, tapi tidak kehilangan hati.
Di balik kisah seng tipis dan tangan-tangan kasar yang menyerahkannya, tersembunyi cerita getir tentang kompensasi yang menguap seperti kabut pagi.
Setiap kali kapal isap timah beroperasi di perairan Tempilang, nelayan dijanjikan “uang ganti rugi” atas terganggunya wilayah tangkap.
Namun, janji itu lebih sering menjadi rumor ketimbang kenyataan.
“Kami dengar ada uang kompensasi masuk lewat kelompok tertentu, tapi tidak pernah kami rasakan. Ada yang bilang untuk kesejahteraan nelayan, tapi kami tetap makan nasi dengan kuah asin,” kata Baharudin, nelayan Air Lintang yang dikenal vokal.
Ia juga pernah melaporkan dugaan aktivitas tambang ilegal dekat Pelabuhan Belilik, laporan yang sempat membuat geger Tempilang bulan lalu.
Menurutnya, kompensasi seharusnya menjadi jembatan antara nelayan dan tambang. Tapi kini, ia justru menjadi jurang pemisah.
“Kami bukan menolak tambang, tapi jangan jadikan kami korban yang tidak dihitung,” tegasnya.
Dalam data Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Bangka Belitung, kawasan laut Tempilang telah masuk dalam blok IUP PT Timah dan sejumlah CV swasta. Secara hukum, mereka sah beroperasi.
Namun, di lapangan, batas antara “legal” dan “ilegal” seperti pasir di tepi pantai: berubah setiap kali air pasang.
Para nelayan menyebutnya “laut yang dikapling” bukan untuk ikan, melainkan untuk alat isap, ponton, dan jalur distribusi logam.
Sementara nelayan kecil yang selama puluhan tahun bergantung pada arus pasang-surut, kini hanya menatap laut yang dijaga aparat dan diselimuti bendera perusahaan.
“Kami seolah hanya penonton di tanah sendiri,” ucap Baharudin.
Kalimat itu menggema seperti doa yang tercekat di dada, dan laut menjawabnya dengan riak kecil yang getir.
Pengawasan yang Tumpul ke Atas, Tajam ke Bawah
Tak hanya soal kompensasi, nelayan juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap aktivitas tambang laut.
Dalam pemberitaan Penababel.com dan Trasberita.com, beberapa kali disebut adanya dugaan permainan dalam pengawasan internal oknum, hingga hampir satu ton timah hasil tambang laut Tempilang sempat “dibawa kabur” lewat jalur darat.
Namun, hingga kini, publik tak pernah mendengar hasil penyelidikan tuntas.
“Lucunya, kalau kami yang di laut ditangkap karena jaring nyenggol ponton, langsung disita. Tapi kalau timah keluar lewat truk tanpa izin, katanya sedang diselidiki,” ujar Baidi, menahan tawa getir.
Ia menyebut kondisi itu sebagai “hukum yang pincang sebelah,” di mana nelayan harus tunduk pada aturan yang bahkan tak pernah mereka pahami, sementara mereka yang bermain di lingkaran atas, bebas menulis ulang hukum sesuai kepentingan.
