Oleh: Mahmud Marhaba (Ahli Pers Dewan Pers)
ERA digitalisasi kini telah menggandeng banyak media siber. Kehadiran sejumlah media dan wartawan baru dapat diibaratkan seperti jamur yang tumbuh di musim hujan. Ini adalah sebuah fenomena yang mencerminkan dinamika demokrasi dan kemudahan dalam mengakses informasi. Namun, di balik pertumbuhan yang sangat pesat ini terdapat tantangan serius yang mengancam kredibilitas dan integritas jurnalisme di Indonesia, yaitu munculnya Pemimpin Redaksi (Pemred) yang kurang berpengalaman dan kurang memahami seluk-beluk jurnalisme serta praktik jurnalisme yang tidak bertanggung jawab.
Kemudahan untuk mendirikan media online, yang dapat dilakukan dengan biaya relatif terjangkau dan prosedur yang cepat, telah menggugah banyak individu untuk terjun ke dunia jurnalistik. Sayangnya, hal ini seringkali tidak disertai dengan pemahaman yang mendalam mengenai etika jurnalistik, standar penulisan berita, dan tanggung jawab yang melekat pada profesi wartawan. Akibatnya, banyak media online yang beroperasi tanpa visi yang jelas, tanpa dukungan sumber daya manusia (SDM) yang memadai, dan tanpa komitmen untuk menjaga kualitas jurnalisme.
Salah satu persoalan yang paling krusial adalah penunjukan Pemred yang tidak memenuhi syarat. Banyak media online yang mengangkat individu yang minim pengalaman dan pengetahuan sebagai Pemred, seringkali hanya berdasarkan kedekatan atau alasan lain yang tidak relevan dengan kompetensi jurnalistik. Pemred yang tidak kompeten tentu akan kesulitan dalam membimbing dan mengawasi wartawannya, sehingga kualitas berita yang dihasilkan pun cenderung rendah. Berita-berita yang tidak akurat, tidak berimbang, hingga provokatif dan menyesatkan menjadi hal yang lumrah. Fenomena ini tidak hanya merusak kredibilitas media bersangkutan, tetapi juga menimbulkan keraguan publik terhadap media secara keseluruhan.
