Meski demikian, saat dikonfirmasi mengenai tuduhan keterlibatan dalam penyelundupan pasir timah ilegal, R belum memberikan respons.
Pesan konfirmasi yang dikirimkan melalui WhatsApp menunjukkan tanda terkirim, namun belum ada jawaban yang diberikan oleh R hingga berita ini dinaikkan.
Kejadian pengiriman pasir timah yang berulang ini memunculkan pertanyaan besar tentang siapa sebenarnya yang melindungi aktivitas ilegal ini.
Masyarakat lokal Belitung dan Bangka mulai resah, menganggap bahwa hukum tidak berlaku setara bagi semua orang.
Padahal, pemerintah telah berulang kali menegaskan komitmennya untuk memberantas penyelundupan timah ilegal yang merugikan negara.
Sampai saat ini, upaya hukum terus dilakukan, namun tanpa adanya terobosan baru dalam penegakan hukum yang cepat dan tepat sasaran, maka kegiatan ini diperkirakan akan terus berulang.
Masyarakat menanti ketegasan pemerintah dalam menindak siapapun yang berada di balik praktik yang merugikan ekonomi bangsa ini.
Kasus ini tak hanya sekedar tentang ekonomi, namun juga tentang kekuatan hukum di Indonesia.
Satu hal yang pasti, penyelundupan timah ilegal bukan hanya mencoreng nama baik Bangka dan Belitung, tetapi juga menjadi cermin rapuhnya penegakan hukum di negeri ini. (B5)
