Penulis: Radak04
Editor: Radak01
PANGKALPINANG, Berita5.co.id — Persoalan tata niaga timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menjadi sorotan tajam.
Sejumlah kalangan mendesak Presiden Prabowo Subianto turun tangan langsung menuntaskan carut-marut pengelolaan timah yang dinilai selama puluhan tahun tidak membawa kemajuan signifikan bagi daerah penghasilnya.
Desakan itu disampaikan aktivis asal Bangka Selatan, Wiwid, yang menilai pemerintah pusat perlu melakukan audit menyeluruh terhadap perusahaan pelat merah PT Timah Tbk sebagai aktor utama dalam industri timah nasional.
Menurutnya, paradoks besar terjadi di Babel: wilayah ini dikenal sebagai salah satu penghasil timah terbesar di dunia, namun kesejahteraan masyarakatnya tidak mengalami kemajuan signifikan.
“Pak Presiden tolong ini ditindak. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Babel ini penghasil timah terbesar, tapi kenapa daerah kami tidak maju? Pasti ada yang salah dalam pengelolaan timah dan kebijakan negara,” kata Wiwid saat berkunjung ke Pangkalpinang, Minggu (15/3/2026).
Paradoks Daerah Kaya Sumber Daya
Secara historis, wilayah Kepulauan Bangka Belitung menjadi tulang punggung produksi timah nasional sejak era kolonial hingga sekarang.
Namun kondisi ekonomi masyarakat lokal dinilai tidak sebanding dengan nilai ekonomi komoditas yang dihasilkan.
Para pengamat menilai persoalan ini bukan semata soal produksi, melainkan berkaitan dengan tata niaga timah, mulai dari sistem pengumpulan, jalur perdagangan, hingga distribusi keuntungan yang dinilai tidak berpihak kepada daerah penghasil.
“Jika benar royalti dan penerimaan negara dari timah begitu besar, pertanyaan publik sederhana: mengapa dampaknya tidak terasa di daerah penghasil?” ujar Wiwid.
Ia juga menyoroti konsep otonomi daerah yang menurutnya tidak berjalan optimal dalam sektor pertambangan timah.
