Penulis: Belva Al Akhab, Satrio dan Tim
BANGKA BARAT, Berita5.co.id — Pemandangan yang selama bertahun-tahun dianggap biasa di Teluk Kelabat Dalam mendadak berubah menjadi tontonan yang mengundang pertanyaan besar.
Puluhan aparat gabungan turun ke perairan yang selama ini dipenuhi aktivitas tambang. Ponton-ponton yang biasanya bekerja tanpa banyak gangguan kini menjadi objek pemeriksaan. Nelayan yang selama ini hanya bisa menyaksikan laut mereka berubah perlahan, kali ini berdiri di sisi aparat, menyaksikan negara akhirnya hadir di ruang yang selama bertahun-tahun mereka perjuangkan.
Ironinya, yang membuat masyarakat bersyukur bukanlah pembangunan baru, bukan pula program bantuan besar-besaran. Mereka bersyukur karena aturan yang selama ini tertulis akhirnya mulai dijalankan.
“Alhamdulillah akhirnya turun juga aparat gabungan ke Teluk Kelabat Dalam. Ini menjadi bukti bahwa suara nelayan masih didengar,” kata Eko, tokoh masyarakat Dusun Mengkubung dan aktivis nelayan Teluk Kelabat Dalam, Selasa (9/6/2026).
Bagi nelayan, kedatangan aparat bukan sekadar operasi lapangan. Ini jawaban atas pertanyaan yang lama menggantung di benak masyarakat pesisir jika kawasan ini memang zona nelayan, mengapa aktivitas tambang bisa bertahan begitu lama?
Pertanyaan itu semakin relevan setelah DPRD Bangka Belitung menegaskan bahwa kawasan Teluk Kelabat Dalam telah ditetapkan sebagai wilayah tangkap nelayan melalui Perda Nomor 3 Tahun 2020 dan seharusnya terbebas dari aktivitas pertambangan. Bahkan dalam rapat dengar pendapat terungkap bahwa PT Timah menyatakan tidak pernah menerbitkan SPK pada lokasi yang dipersoalkan masyarakat.
Jika demikian, masyarakat bertanya, siapa yang selama ini menikmati keuntungan dari aktivitas yang berdiri di atas ruang hidup nelayan?
Pertanyaan itu bergema di atas ponton-ponton kayu saat aparat gabungan melakukan pemeriksaan pada hari Selasa.
Di bawah terik matahari Teluk Kelabat Dalam, puluhan aparat berbaju pelampung tampak mendatangi lokasi aktivitas tambang. Sejumlah pekerja berkumpul di atas ponton. Nelayan mengamati dari dekat. Tidak ada keributan. Tidak ada perlawanan berarti.
Namun suasana tenang itu justru menyimpan ironi yang sulit diabaikan.
Laut yang seharusnya menjadi wilayah tangkap nelayan berubah menjadi arena tarik-menarik kepentingan selama bertahun-tahun. Ketika nelayan mengeluh hasil tangkapan berkurang, suara mereka sering terdengar lebih pelan dibanding deru mesin ponton. Ketika nelayan berbicara tentang kerusakan ekosistem, mereka kerap dianggap sekadar mengeluh tentang nasib.
Kini, setelah DPRD, aparat, pemerintah daerah dan masyarakat turun bersama, muncul pertanyaan yang lebih besar mengapa penertiban baru menjadi prioritas setelah konflik berlangsung begitu lama?
Eko mengatakan masyarakat tidak ingin operasi ini berhenti sebagai seremoni sesaat.
