Penulis: Belva Al Akhab, Satrio dan Tim
BANGKA BARAT, Berita5.co.id — Di tengah tradisi birokrasi yang kerap memandang pelantikan sebagai peristiwa administratif, Bupati Bangka Barat Markus memilih memaknainya secara berbeda.
Rabu pagi, 10 Juni 2026, di Graha Aparatur Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, puluhan aparatur sipil negara berdiri menanti pengambilan sumpah jabatan administrator, pengawas, kepala puskesmas dan sejumlah pejabat fungsional lainnya. Sebagian menerima promosi. Sebagian mendapat penugasan baru. Sebagian lagi harus meninggalkan zona nyaman yang selama ini mereka tempati.
Namun Markus tidak membuka acara itu dengan uraian tentang struktur organisasi, target kinerja, ataupun angka-angka pembangunan.
Ia memulainya dengan sebuah pantun Melayu.
“Berlayar perahu menuju kuala,
Angin berhembus membawa harapan.
Jabatan boleh berubah dan tidak lagi lama,
Namun pengabdian tetaplah menjadi tujuan.”
Pantun itu terdengar sederhana. Tetapi di balik kalimat tersebut tersimpan gagasan yang tampaknya sedang ingin dibangun Markus dalam kepemimpinannya mengembalikan birokrasi kepada tujuan dasarnya, yakni melayani.
Dalam pandangannya, jabatan tidak lebih dari ruang pengabdian yang suatu saat akan ditinggalkan. Yang tersisa bukanlah nama pada papan kantor atau posisi dalam struktur organisasi, melainkan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Karena itulah Markus berkali-kali mengingatkan bahwa jabatan bukan hak istimewa.
“Jabatan adalah amanah. Jabatan bukan sekadar hak atau kebanggaan, melainkan tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan kepada organisasi, kepada masyarakat dan kepada Tuhan Yang Maha Esa,” katanya.
Pernyataan itu menjadi benang merah seluruh sambutan yang ia sampaikan.
Pelantikan yang telah memperoleh persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara tersebut bukan sekadar agenda rotasi pejabat. Bagi Markus, langkah itu merupakan bagian dari proses penataan organisasi agar pemerintahan daerah mampu bergerak lebih cepat dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Di tengah perubahan zaman yang berlangsung semakin cepat, birokrasi menurutnya tidak bisa terus bekerja dengan pola lama.
Masyarakat kini menuntut pelayanan yang mudah, cepat dan solutif. Pemerintah daerah dituntut hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai penyelesai masalah.
Karena itu, mutasi dan rotasi jabatan harus dipahami sebagai instrumen perbaikan organisasi, bukan sekadar perpindahan kursi kekuasaan.
“Organisasi pemerintah tidak dapat berjalan dengan pola yang sama terus-menerus. Diperlukan penyegaran, penguatan dan penataan agar organisasi tetap mampu menjawab tuntutan masyarakat yang semakin tinggi,” ujarnya.
Di sinilah arah kepemimpinan Markus mulai terlihat.
Alih-alih menekankan formalitas birokrasi, ia memilih berbicara tentang hasil. Alih-alih menonjolkan kekuasaan, ia menekankan tanggung jawab. Alih-alih mempersoalkan jabatan, ia lebih banyak berbicara mengenai pelayanan.
Kepada para pejabat yang baru dilantik, ia meminta agar segera memahami persoalan di unit kerja masing-masing dan tidak terjebak dalam masa adaptasi yang terlalu panjang.
“Pelajari tugas dan fungsi unit kerja yang saudara pimpin. Bangun komunikasi dan koordinasi yang baik, dan yang paling penting hadirkan solusi dalam setiap permasalahan yang dihadapi organisasi,” kata Markus.
Kalimat “hadirkan solusi” menjadi kata kunci yang berulang dalam berbagai kebijakan dan pidato Markus selama memimpin Bangka Barat.
Ia tampaknya ingin membangun budaya birokrasi yang tidak sekadar bekerja berdasarkan rutinitas administrasi, tetapi juga mampu memberikan jawaban atas persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.
Dalam sambutannya, Markus juga memberi perhatian khusus kepada pejabat administrator dan pengawas. Menurut dia, keberhasilan sebuah pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh pemimpin daerah, melainkan oleh para pejabat yang berada di lini tengah birokrasi.
Merekalah yang menggerakkan organisasi sehari-hari. Mereka yang memastikan pelayanan berjalan. Mereka pula yang menentukan apakah kebijakan dapat diterjemahkan menjadi manfaat bagi masyarakat.
“Berhasil atau tidaknya suatu program sering kali ditentukan oleh bagaimana saudara mengelola tim, membangun disiplin kerja dan memastikan setiap kebijakan dilaksanakan dengan baik,” ujarnya.
Pilihan Markus membuka pidato dengan pantun Melayu juga bukan tanpa makna.
Sebagai putra daerah yang tumbuh dalam budaya Melayu Bangka, ia tampak berusaha menghubungkan modernisasi birokrasi dengan nilai-nilai lokal yang hidup di tengah masyarakat.
Di tengah tuntutan reformasi pemerintahan, ia menunjukkan bahwa kemajuan tidak harus memutus hubungan dengan akar budaya.
Pantun yang disampaikannya menjadi simbol bahwa kepemimpinan dapat berjalan beriringan dengan identitas daerah.
Pada akhirnya, pelantikan pagi itu bukan hanya tentang pejabat yang berganti. Lebih dari itu, ia menjadi panggung bagi Markus untuk menegaskan cara pandangnya tentang kekuasaan.
Bahwa jabatan hanyalah persinggahan sementara.
Bahwa setiap kursi akan berganti penghuni.
Bahwa setiap masa kepemimpinan akan menemukan akhirnya.
Namun pengabdian kepada masyarakat sebagai warisan yang akan terus dikenang jauh setelah jabatan ditinggalkan.
Melalui pesan itu, Markus seolah ingin mengingatkan seluruh aparatur sipil negara di Bangka Barat bahwa ukuran keberhasilan seorang pejabat bukanlah seberapa tinggi jabatannya, melainkan seberapa besar manfaat yang berhasil ia tinggalkan bagi masyarakat yang dilayaninya. (B5)
