MENTOK, Berita5.co.id– Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bangka Barat yang dijadwalkan berlangsung di Hotel Yasmin, Mentok, Sabtu (28/6/2026), justru diwarnai gelombang protes dari sejumlah mantan pengurus dan tokoh senior organisasi tersebut.
Pemicunya bukan soal mekanisme pemilihan maupun perebutan dukungan antarkandidat. Sorotan tajam justru mengarah pada munculnya salah satu bakal calon ketua yang diketahui pernah menjalani hukuman pidana dalam kasus korupsi.
Bagi sebagian kalangan, kehadiran mantan narapidana dalam bursa pencalonan Ketua KNPI bukan sekadar persoalan administratif. Mereka menilai hal itu menyangkut marwah dan citra organisasi kepemudaan yang selama ini menjadi wadah pembinaan generasi muda di Bangka Barat.
“Ini sangat miris. KNPI adalah induk organisasi kepemudaan, tempat berhimpunnya para pemuda dan organisasi kepemudaan. Kalau dipimpin oleh orang yang memiliki catatan hukum, apalagi kasus korupsi, tentu menjadi preseden buruk,” kata mantan pengurus KNPI Bangka Barat, Edy Warsito, SH, usai menggelar pertemuan bersama sejumlah senior KNPI di Cafe Kite, Mentok.
Menurut Edy, sepanjang sejarah kepemimpinan KNPI Bangka Barat, organisasi tersebut selalu dipimpin oleh figur-figur yang memiliki rekam jejak bersih dan tidak pernah tersandung perkara pidana.
Karena itu, munculnya mantan terpidana korupsi dalam bursa pencalonan dinilai sebagai kemunduran dalam proses kaderisasi kepemudaan.
“Pertanyaannya, apakah sudah tidak ada lagi sumber daya pemuda di Bangka Barat yang layak memimpin KNPI? Mengapa proses penjaringan sampai meloloskan orang yang pernah tercela secara hukum?” ujarnya.
Protes tersebut, kata Edy, bukan ditujukan untuk menyerang individu tertentu, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan organisasi.
