Angka itu menjadi semacam garis batas yang ingin mereka pertahankan.
Namun realitas di laut sering kali berbicara sebaliknya.
Data dari berbagai pihak menyebut jumlah ponton yang beroperasi bisa mencapai ratusan, jauh melampaui kapasitas resmi yang diizinkan.
Di sinilah konflik itu menemukan bentuknya yang paling jujur, bukan antara nelayan dan tambang, melainkan antara angka di atas kertas dan kenyataan di atas air.
Dalam kesepakatan itu, beberapa wilayah dinyatakan steril.
“Tidak ada lagi aktivitas di Pantai Pasir Kuning, Selepu, dan Belilik,” ujar Ali.
Bagi nelayan, wilayah ini bukan sekadar koordinat.
Ia sebagai ruang hidup. Ruang di mana laut masih bisa memberi, bukan hanya diambil.
Namun fakta menunjukkan bahwa bahkan kawasan yang telah dipasangi larangan pun tetap dimasuki aktivitas tambang tanpa hambatan.
Larangan ada. Aktivitas tetap berjalan.Di antara keduanya, hukum kehilangan keberanian.
Kesepakatan itu ditutup dengan satu garis tegas.
“Kalau ada timah di luar lampu merah, itu ilegal. Wajib ditindak APH,” kata Ali.
Kalimat ini terdengar seperti permintaan.
Namun jika dibaca lebih dalam, ia sebagai gugatan.
Sebab selama ini, yang terlihat justru sebaliknya. Aktivitas besar berlangsung terang-terangan, sementara penindakan terasa seperti bayangan.
Nelayan tahu mereka bukan pemilik kekuasaan.
Namun mereka juga tahu satu hal yang lebih penting bahwa ketidakadilan yang dibiarkan terlalu lama akan berubah menjadi kebiasaan.
Di Desa Benteng Kota, kesepakatan nelayan bukan hanya aturan.
Ia sebagai cermin.
Cermin yang memantulkan satu pertanyaan yang tidak lagi bisa dihindari, Jika nelayan bisa melihat, mengapa negara tidak?
Jika nelayan bisa membuat aturan,
mengapa yang berwenang justru membiarkan pelanggaran?
Jika laut ini benar-benar milik bersama,
mengapa yang paling bergantung padanya justru menjadi pihak yang paling tersingkir?
Ali menatap laut di ujung wawancara.
Tidak ada lagi kemarahan di wajahnya.
Hanya kelelahan yang berubah menjadi kesadaran.
“Kami tidak menolak tambang. Kami hanya tidak mau hidup dalam kebohongan yang terus dianggap biasa.” katanya pelan.
Di Tempilang, lampu merah telah lama menyala.
Masalahnya bukan pada kurangnya peringatan.
Melainkan pada mereka yang memilih untuk tidak berhenti. (B5)
