Didit juga menyoroti dampak lanjutan yang bisa timbul akibat kebijakan tersebut, seperti menurunnya daya beli masyarakat hingga terganggunya sektor usaha, terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Jika banyak P3K dirumahkan, tentu akan berdampak pada ekonomi masyarakat. Daya beli turun dan sektor riil ikut terdampak,” katanya.
Ia menambahkan, sebagian besar P3K saat ini telah memiliki tanggungan keluarga, sehingga kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan sosial yang serius jika tidak ditangani dengan bijak.
Sebagai langkah konkret, DPRD Babel akan membangun komunikasi dengan Pemerintah Pusat serta DPR RI guna menyampaikan aspirasi masyarakat Bangka Belitung.
“Kami akan berkirim surat dan meminta audiensi ke DPR serta kementerian terkait seperti Kemenpan-RB, Kemenkeu, dan Kemendagri. Ini harus dicarikan solusi bersama,” tegas Didit.
Ia juga berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mencermati persoalan tersebut dan mengambil kebijakan strategis, termasuk kemungkinan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai solusi cepat.
DPRD Babel menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah, agar kebijakan nasional yang diterapkan tetap mempertimbangkan kondisi riil di daerah dan tidak menimbulkan dampak sosial yang luas. (B5)
