Editor: Bangdoi Ahada
KOBA, Berita5.co.id — Di balik suasana formal Rapat Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I 2026 yang digelar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah, terselip satu pertanyaan yang tak bisa diabaikan, seberapa valid angka 148.471 pemilih yang diumumkan?
Angka itu memang terdengar rapi, lengkap dengan rincian 76.234 laki-laki dan 72.237 perempuan. Namun dalam praktiknya, data pemilih bukan sekadar angka statistik. Ia adalah fondasi legitimasi demokrasi. Sedikit saja celah, dampaknya bisa merembet jauh.
Dipimpin oleh Supendi Saputra, rapat pleno tersebut menegaskan komitmen pembaruan data secara berkala.
Namun, justru di titik inilah sorotan mulai menguat. Sepanjang 2025, pleno PDPB sudah dilakukan tiga kali. Anehnya, tren yang muncul bukan stabilisasi data, melainkan kenaikan yang konsisten.
Kenaikan itu kembali terjadi di triwulan pertama 2026. Sebanyak 3.210 pemilih baru masuk ke dalam sistem. Rinciannya, 1.354 berasal dari perpindahan domisili dan 1.856 merupakan pemilih pemula.
Di sisi lain, hanya 1.665 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS), serta 70 perubahan data. Secara matematis, terjadi surplus signifikan.
Namun pertanyaan kritis muncul, apakah seluruh penambahan ini benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan?
Perwakilan Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah, Tamimi, secara terbuka mengakui adanya kejanggalan tren tersebut.
Ia menyoroti pola kenaikan yang terjadi setiap triwulan, sesuatu yang secara statistik tidak selalu wajar jika tidak diiringi dinamika kependudukan ekstrem.
“Kami akan lakukan uji petik untuk memastikan validitas data di lapangan,” tegasnya.
Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Dalam forum yang sama, bahkan dilakukan uji petik terhadap data pemilih yang telah meninggal dunia.
