Penulis: Gia
Editor: Ichsan Mokoginta Dasin
BAKAM, BERITA5.CO.ID–Penandatanganan MoU antara PT Gunung Maras Lestari (GML) dan Koperasi FPKMS 8 desa terdampak di Kabupaten Bangka, Selasa (29/9/2026) siang di Lapangan Bola Divisi 3 PT. GML, Desa Bakam, Kecamatan Bakam, menyisakan catatan dan pertanyaan.
Hal tersebut mengemuka dalam press release yang disampaikan perwakilan masyarakat Desa Bakam, Firdaus, kepada Trasberita.com, Rabu (30/9/2026) malam.
Menurut Firdaus dua isu mencuat yakni terkait absennya Bupati Bangka Fery Insani dalam penandatangan MoU kemarin dan draf MoU yang mepet dibagikan.
Menurutnya ketidakhadiran Bupati Bangka menjadi tanda tanya besar mengingat penandatanganan MoU antara PT Gunung Maras Lestari (GML) dan Koperasi FPKMS 8 desa terdampak aktivitas PT. GML itu, juga dihadiri oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani dan Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya.
“Banyak masyarakat menduga jika antara Pak Bupati dan Pak gubernur sudah berseberangan sikap terkait plasma PT GML,” ujar Firdaus.
Dikatakan Firdaus, sejatinya Bupati Bangka Fery Insani hadir dalam acara tersebut. Sebab ia adalah pejabat yang ikut menandatangani surat komitmen PT GML bersama Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI dan Dirut PT GML di Jakarta pada 10 Agustus 2026 lalu.
Ia juga mengungkapkan Isu kedua dinilai lebih krusial yakni terkait substansi MoU.
Pengurus koperasi plasma Desa Dalil dan Sempan mengaku draf final baru dikirim larut malam, sementara penandatanganan dilakukan keesokan paginya. Mereka sempat memutuskan tidak hadir karena belum sempat mengkaji.
Kebingungan itu beralasan. Seminggu sebelum penandatanganan, draf MoU masih menempatkan masyarakat menanggung utang kepada PT GML.
Pengurus 8 desa meminta revisi agar plasma tidak membebani utang dan berharap revisi tidak mepet waktu.
