Kondisi ini menyebabkan kendaraan tidak memenuhi syarat untuk memperoleh BBM bersubsidi, meskipun digunakan untuk mendistribusikan kebutuhan pokok masyarakat.
“Mereka menyampaikan keluhan ini kepada kami, karena kendaraan yang mereka gunakan berfungsi untuk mendistribusikan kebutuhan pokok. Jika mereka terpaksa menggunakan bahan bakar non-subsidi, biaya operasional pasti akan meningkat, dan dampaknya nanti akan dirasakan oleh seluruh masyarakat melalui kenaikan harga barang-barang kebutuhan sehari-hari,” ujar Didit.
DPRD Babel menegaskan akan menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan berkoordinasi bersama pihak terkait, guna memastikan distribusi logistik tetap berjalan lancar tanpa membebani masyarakat akibat kenaikan biaya operasional transportasi. (B5)
