Penulis: Radak Babel
AIR GEGAS, Berita5.co.id — Tekanan terhadap PT Bukit Palma Prima (BPP) kian menguat. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan (Pemkab Basel) tak lagi sekadar memfasilitasi dialog, tetapi mulai menunjukkan sinyal langkah tegas menyusul konflik berkepanjangan terkait pemanfaatan Jalan Usaha Tani (JUT) di Desa Nangka, Kecamatan Air Gegas.
Dalam peninjauan lapangan yang dipimpin langsung Kepala Dinas Pertanian Bangka Selatan, Risvandika, pemerintah daerah mengungkap adanya indikasi berlarutnya persoalan akibat belum adanya keputusan konkret dari pihak perusahaan. Padahal, jalan tersebut menjadi akses vital bagi aktivitas ekonomi warga.
“Kami tidak ingin ini terus berlarut. Perusahaan harus segera memberikan kepastian solusi, bukan sekadar janji,” tegas Risvandika di hadapan warga dan perwakilan perusahaan, Senin (27/4/2026).
Investigasi di lapangan menunjukkan bahwa kesabaran Pemkab mulai menipis. Kehadiran lintas dinas, termasuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH), bukan hanya simbol mediasi, melainkan langkah awal untuk menginventarisasi potensi pelanggaran yang bisa dikenakan kepada perusahaan.
Secara regulasi, jika terbukti menghambat akses publik atau melanggar ketentuan pemanfaatan infrastruktur desa, perusahaan dapat dijerat sanksi administratif hingga pembatasan operasional.
Bahkan, dalam konteks tertentu, konflik seperti ini bisa menyeret perusahaan pada pelanggaran perizinan berbasis lingkungan dan sosial.
Risvandika secara terbuka mempertanyakan komitmen perusahaan: “Dalam waktu dekat ini, sanggup tidak pihak perusahaan memberikan solusi?”
