Penulis: Belva Al Akhab dan Tim
TEMPILANG, Berita5.co.id — Laut di Desa Benteng Kota kini tak lagi hanya berwarna biru.
Ia berubah menjadi spektrum merah, merah karena aktivitas tambang yang melampaui batas dan merah karena kehidupan nelayan yang kian terdesak.
Di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Timah Tbk, tepatnya di DU 1545, sebuah paradoks terbuka di permukaan semakin ramai ponton bekerja, semakin belum tidak terlihat kesejahteraan yang tiba di darat.
Temuan di lapangan menunjukkan ketimpangan mencolok antara jumlah ponton yang tercatat dalam Surat Perintah Kerja (SPK) dan jumlah yang benar-benar beroperasi.
Dalam satu titik, izin administratif hanya mencatat lima unit ponton. Namun di laut, puluhan unit bekerja tanpa jeda seperti mesin yang tidak mengenal malam.
Selisih ini bukan sekadar angka, ia sebagai pintu masuk dugaan kebocoran produksi yang berpotensi merugikan negara.
Ali (56), nama yang disamarkan, berdiri di tepi pantai sambil menatap laut yang tidak lagi ia kenali sepenuhnya.
Matanya mengikuti lalu-lalang ponton yang bergerak seperti kawanan logam di atas air.
“Dulu kami lihat laut itu tenang, tahu kapan ikan datang, tahu kapan angin berubah. Sekarang yang kami lihat ponton banyak sekali. Tapi anehnya, hasil yang katanya masuk ke perusahaan tidak sebesar yang kami lihat di laut,” ujarnya pelan, Senin (27/04/2026).
Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada yang lebih dalam.
“Kalau cuma lima ponton yang terdaftar, lalu yang puluhan itu kerja untuk siapa? Laut ini seperti punya dua dunia sekarang yang tercatat dan yang tidak.” tambahnya dengan narasi sedih yang dalam.
Sumber di lapangan menguatkan apa yang dirasakan Ali. Produksi yang masuk ke sistem resmi perusahaan diduga hanya berasal dari ponton terdaftar.
Sementara hasil dari ponton tambahan mengalir ke jalur lain sebagai jalur yang tidak tercatat, tidak terawasi dan tidak menyumbang pada penerimaan resmi.
Bagi negara, ini potensi kehilangan. Bagi masyarakat, ini luka yang terasa nyata.
Di Desa Benteng Kota, dampaknya bukan lagi angka di atas kertas. Ia menjelma menjadi kegelisahan sehari-hari.
“Setiap hari kami lihat ponton itu kerja, siang malam. Tapi waktu kompensasi turun, rasanya seperti kami tidak melihat apa-apa,” kata Ali lagi, kali ini dengan nada getir.
“Seolah-olah mata kami ini tidak dihitung. Padahal kami yang paling dekat dengan laut itu.” tambahnya dengan nada lebih getir.
Di sinilah “lampu merah” kedua menyala bukan di laut, tetapi di darat, di tengah kehidupan nelayan.
Kompensasi yang dihitung dari produksi resmi menjadi sumber ketegangan. Ketika produksi tidakk tercatat mengalir di luar sistem, maka yang hilang bukan hanya pendapatan negara, tetapi juga hak masyarakat yang bergantung pada mekanisme itu.
Ali menggambarkan situasi itu dengan sederhana, namun tajam.
“Kami ini seperti disuruh percaya pada angka, sementara setiap hari kami melihat kenyataan yang berbeda. Lama-lama orang jadi bingung, mau percaya yang mana, mata sendiri atau laporan resmi?” jelas Ali dengan nada menahan amarah terhadap laporan diduga sering dimanipulasi.
Kebingungan itu perlahan berubah menjadi perpecahan.
