BANGKA, Berita5.co.id — Di tengah hamparan perkebunan PT Gunung Maras Lestari (GML) di Desa Bakam, Kabupaten Bangka, sebuah kesepakatan penting bagi masyarakat delapan desa akhirnya menemukan titik terang.
Bukan sekadar penandatanganan dokumen kerja sama. Kesepakatan tersebut membawa harapan agar keberadaan investasi perkebunan dapat memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendorong percepatan realisasi program plasma 20 persen PT GML bagi masyarakat di delapan desa yang tersebar di Kecamatan Bakam, Puding Besar, dan Pemali.
Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan penyerahan lahan plasma kepada masyarakat di Lapangan Bola Divisi 3 PT GML, Desa Bakam, Selasa (29/9/2026).
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani menegaskan, program plasma harus menjadi bagian dari manfaat investasi yang benar-benar dapat dirasakan masyarakat.
“Hari ini kita berterima kasih kepada PT GML yang telah melaksanakan program plasma 20 persen. Kita bangga karena program ini benar-benar diperuntukkan bagi rakyat. Langkah ini menjadi yang pertama kali dilakukan di Indonesia untuk delapan desa tersebut,” ujar Hidayat.
Bagi pemerintah daerah, kesepakatan tersebut bukan akhir dari proses. Justru setelah MoU ditandatangani, pekerjaan untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan menjadi bagian penting yang harus dikawal bersama.
Hidayat menyebut sekitar 7.000 jiwa bergantung pada program tersebut. Karena itu, pemerintah provinsi bersama DPRD Babel akan mengawal pelaksanaannya agar manfaat plasma tidak berhenti pada kesepakatan administratif.
“Program plasma ini gratis tanpa utang. Masyarakat mendapatkan lahan, bibit, dan pupuk tanpa harus membeli. Ada sekitar 7.000 jiwa yang bergantung pada program ini, sehingga Pemprov dan DPRD bertanggung jawab untuk memastikannya berjalan dengan baik,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga kekompakan dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat mengganggu keberlangsungan program.
“Saya meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi dan bersama-sama mengawal agar program ini dinikmati sesuai tujuan awal,” katanya.
Di balik harapan masyarakat terhadap kebun plasma, masih terdapat tahapan penting yang harus diselesaikan, terutama berkaitan dengan kepastian hukum atas pengelolaan lahan.
Hidayat meminta proses Hak Guna Usaha (HGU) segera ditindaklanjuti sehingga masyarakat memiliki kepastian dalam memanfaatkan lahan plasma tersebut.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, saya mengucapkan selamat memanfaatkan plasma ini. Mari kita jaga dan kelola dengan baik demi kesejahteraan bersama,” ujar Hidayat.
Ia juga meminta kepala desa dari wilayah penerima program untuk bersama-sama menjaga komunikasi dan mengawal proses tersebut.
“Saya juga meminta proses HGU segera ditindaklanjuti agar masyarakat memperoleh sertifikat hak milik. Kepada para kepala desa, mari kita bersatu untuk rakyat,” tambahnya.
Program plasma tersebut mencakup delapan desa, yakni Dalil, Kayu Besi, Sempan, Bakam, Mabat, Mangka, Air Duren dan Bukit Layang.
Bagi masyarakat desa, keterlibatan pemerintah menjadi bagian penting dalam memastikan kesepakatan antara perusahaan dan koperasi dapat diterjemahkan menjadi program yang benar-benar berjalan di lapangan.
Kepala Desa Bakam Mashur menyampaikan apresiasi atas fasilitasi Pemprov Babel yang mempertemukan kepentingan pemerintah, perusahaan, koperasi, dan masyarakat.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Gubernur yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Kami menyambut baik penandatanganan MoU antara PT GML dan koperasi plasma di delapan desa agar realisasinya segera terwujud,” ujar Mashur.
Menurutnya, keberhasilan program tidak dapat dikerjakan oleh satu pihak saja.
