Oleh: Muhamad Zen
Kehadiran calon independen dalam pemilihan kepala daerah kerap dianggap sebagai simbol demokrasi yang inklusif. Dalam kerangka hukum, jalur ini memang sah dan terbuka. Namun dalam praktiknya, jalan menuju pencalonan independen kerap kali lebih menyerupai rintangan ketimbang ruang partisipasi yang setara. Syarat administratif yang rumit, verifikasi faktual yang melelahkan, hingga sebaran dukungan di berbagai wilayah membuat jalur ini nyaris mustahil ditempuh, kecuali dengan tekad luar biasa dan dukungan akar rumput yang kuat.
Tidak mengherankan bila sebagian publik menilai kehadiran calon independen lebih sebagai “hiasan demokrasi” ketimbang kanal politik yang sungguh-sungguh diharapkan membawa perubahan. Apalagi, seluruh peraturan tentang pencalonan independen dirancang oleh legislatif yang seluruh anggotanya berasal dari partai politik. Maka wajar bila muncul anggapan bahwa regulasi dibuat untuk mengunci ruang kompetisi dan mempertahankan dominasi partai.
Namun, sebagaimana sering terjadi dalam sejarah politik, realitas di lapangan bisa menumbangkan skenario yang sudah disusun rapi. Kota Pangkalpinang menjadi contohnya. Dalam Pilkada 2024, ketika hanya ada satu pasangan calon yang diusung koalisi partai, rakyat justru menjatuhkan pilihan pada kotak kosong. Kemenangan kotak kosong bukan sekadar ekspresi kekecewaan, tetapi perlawanan terhadap sistem politik yang dianggap tertutup dan elitis. Pesan publik sangat jelas: “Kami menolak dipaksa memilih calon yang tidak kami kehendaki.”
Kini, menjelang Pilkada ulang pada Agustus 2025, muncul semangat baru dari sejumlah kelompok masyarakat untuk mengusung calon independen. Namun bersamaan dengan itu, beredar isu mengenai adanya tekanan terhadap penyelenggara pemilu. Isu ini merebak dari percakapan di warung kopi hingga ruang-ruang digital: ada dugaan bahwa pihak-pihak tertentu tengah berupaya menggagalkan kemunculan calon independen.
Fenomena ini patut dicermati. Sebab jika benar ada upaya sistematis untuk menghambat calon independen, maka ini mencerminkan ketakutan politik yang sesungguhnya. Padahal, calon independen tidak memiliki infrastruktur partai, tidak didukung logistik besar, dan tidak memiliki akses istimewa ke kekuasaan. Lantas, apa yang ditakutkan?
Barangkali, ketakutan itu justru muncul karena mereka tidak bisa dikendalikan. Karena dalam diri calon independen, tersimpan satu kekuatan yang tidak bisa dibeli: dukungan rakyat yang lahir dari kepercayaan, bukan transaksionalitas. Dan ketika rakyat mulai percaya bahwa perubahan bisa datang dari luar partai, maka kegelisahan elite menjadi tak terhindarkan.
Kemenangan calon independen memang belum tentu mengubah peta politik secara nasional. Tapi pesan moralnya sangat kuat: bahwa demokrasi tidak boleh dimonopoli. Bahwa rakyat berhak punya pilihan di luar poros partai. Bahwa sistem yang sehat adalah sistem yang memberikan ruang bagi semua warga negara untuk berpartisipasi secara setara.
