MENTOK, BERITA5.CO.ID — Laut Tembelok-Keranggan kembali berada di persimpangan: diselamatkan atau terus dibiarkan menjadi ladang pengerukan timah ilegal
Pada Minggu, 13 September 2026, aparat kepolisian akhirnya mengeluarkan ultimatum keras.
Seluruh aktivitas tambang ilegal di kawasan perairan tersebut diminta berhenti. Ponton-ponton yang masih bertahan diperintahkan segera ditarik keluar.
Jika perintah itu diabaikan, polisi menyatakan tidak akan tinggal diam. Ponton yang masih nekat beroperasi terancam ditarik oleh petugas.
Pesan itu bukan sekadar teguran biasa. Ini adalah peringatan yang semestinya menjadi titik balik bagi penanganan aktivitas pertambangan ilegal di perairan Tembelok-Keranggan.
Patroli dilakukan Satpolairud Polres Bangka Barat bersama Ditpolairud Polda Kepulauan Bangka Belitung. Di tengah perairan, petugas masih menemukan sejumlah ponton selam dan aktivitas tambang yang tetap berjalan.
Ironisnya, perintah penghentian justru harus kembali disampaikan di lokasi yang selama ini sudah berulang kali menjadi sorotan. Laut bukan ruang tanpa hukum.
Ketika aktivitas pertambangan berlangsung tanpa izin, persoalannya tidak lagi semata-mata mengenai siapa yang mendapatkan keuntungan dari timah.
Ada persoalan yang jauh lebih besar, yakni keselamatan pekerja, keamanan pelayaran, kerusakan ekosistem laut, sedimentasi, serta potensi hilangnya penerimaan negara dan daerah.
Karena itu, ultimatum Polres Bangka Barat patut mendapat perhatian serius. Namun publik tentu akan menunggu satu hal, apakah peringatan terakhir benar-benar menjadi tindakan terakhir terhadap aktivitas ilegal, atau kembali berakhir sebagai teguran yang kemudian dilupakan?
Jangan Berhenti pada Ancaman
Penutupan aktivitas tambang ilegal tidak cukup hanya dengan mendatangi lokasi dan memerintahkan ponton pergi.
Jika setelah patroli masih ditemukan ponton yang beroperasi, maka tindakan hukum harus menjadi konsekuensi logis.
Ponton ditarik, aktivitas dihentikan, dan apabila ditemukan unsur pidana, proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan.
