Penulis: Belva Al Akhab, Satrio dan Guntur
BANGKA BARAT, Berita5.co.id — Pembangunan pendidikan tidak selalu meninggalkan jejak yang mudah dilihat.
Jalan yang selesai dibangun dapat langsung dilalui. Gedung pemerintahan yang baru dapat segera digunakan. Infrastruktur fisik dapat dihitung dalam meter, kilometer, maupun jumlah bangunan.
Namun pendidikan bekerja dengan ukuran yang berbeda.
Hasilnya tumbuh perlahan, berada di dalam cara seorang guru mengajar, cara seorang kepala sekolah memimpin, cara seorang anak memahami pelajaran dan cara sebuah sekolah memperbaiki dirinya ketika menemukan kekurangan.
Di ruang yang lebih mendalam itulah Bupati Bangka Barat, Markus, S.H., mencoba menempatkan agenda peningkatan mutu pendidikan daerah.
Pembukaan Diklat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di SMP Negeri 2 Mentok, Selasa, 22 September 2026, tidak sekadar menjadi agenda pendidikan.
Dalam sambutannya, Markus membangun satu pesan yang berulang bahwa pendidikan Bangka Barat harus bergerak dari sekadar menjalankan program menuju budaya mutu yang terukur, reflektif, kolaboratif dan berkelanjutan.
“Pendidikan merupakan salah satu fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Karena itu, pemerintah daerah memandang peningkatan mutu pendidikan bukan sekadar sebagai program administratif, tetapi sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan Kabupaten Bangka Barat,” kata Markus.
Pernyataan itu menjadi penting karena memperlihatkan bagaimana pemerintah daerah ingin mendefinisikan pembangunan pendidikan.
Bukan hanya membangun sekolah.
Bukan hanya menyediakan fasilitas.
Bukan hanya menyelesaikan administrasi.
Tetapi membangun manusia.
Dalam sambutan tersebut, Markus tidak menempatkan SPMI sebagai agenda administratif yang berhenti pada dokumen.
Ia justru mendorong agar sistem tersebut menjadi bagian dari kebiasaan sekolah.
“SPMI tidak boleh kita pahami hanya sebagai kegiatan untuk memenuhi dokumen atau melengkapi administrasi sekolah. Lebih dari itu, SPMI harus menjadi budaya kerja seluruh warga sekolah dalam memastikan bahwa proses pendidikan berjalan secara terencana, terukur, dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan,” ujarnya.
Pesan itu sekaligus membentuk salah satu identitas kepemimpinan Markus dalam isu pendidikan bahwa mutu harus dibicarakan bersama dengan proses, ukuran, evaluasi dan hasil.
Kebijakan kepemimpinan dalam konteks ini tidak lahir dari slogan semata.
Ia dibangun melalui tema yang terus dikaitkan dengan kebijakan dan komunikasi publik pemerintah daerah tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sekolah, penggunaan data, kolaborasi, serta orientasi pada masa depan anak.
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sendiri telah memiliki kerangka kebijakan pendidikan melalui Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka. Regulasi tersebut menempatkan peningkatan mutu pendidikan yang berorientasi pada kompetensi, karakter, keadilan dan budaya sebagai bagian dari kebijakan daerah.
Dengan demikian, agenda SPMI dapat dibaca sebagai bagian dari rangkaian pembangunan pendidikan yang lebih panjang, bukan program yang berdiri sendiri.
Markus juga memberikan batas yang jelas tentang bagaimana sekolah bermutu seharusnya dipahami.
“Sekolah yang bermutu bukan hanya sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang baik,” katanya.
Menurut Markus, sekolah bermutu harus mampu menghadirkan proses pembelajaran berkualitas, guru yang terus berkembang, kepemimpinan sekolah yang kuat, lingkungan belajar yang aman dan nyaman, serta kesempatan bagi peserta didik untuk berkembang sesuai potensinya.
Pesan tersebut menggeser pusat perhatian pembangunan pendidikan.
Gedung tetap penting.
Fasilitas tetap dibutuhkan.
Tetapi seluruhnya hanyalah instrumen.
Tujuan akhirnya tentang manusia yang berada di dalam sistem tersebut.
Di sinilah pendidikan menjadi bagian dari pembangunan daerah yang lebih luas.
Bangka Barat tidak hanya membutuhkan anak-anak yang lulus dari sekolah.
Daerah membutuhkan generasi yang memiliki kompetensi, karakter, kemampuan beradaptasi dan keberanian untuk menghadapi perubahan.
Jika pendidikan dipandang sebagai investasi jangka panjang, maka sekolah bukan sekadar tempat untuk menyelesaikan kurikulum.
Sekolah menjadi ruang tempat masa depan daerah mulai dibentuk.
Salah satu pesan paling kuat dalam sambutan Markus tentang penggunaan data.
Ia meminta sekolah tidak sekadar menyatakan bahwa pendidikan telah berjalan baik, tetapi mampu menunjukkan indikator dan bukti.
“Dengan data, kita dapat mengetahui posisi sekolah kita. Dengan refleksi, kita dapat mengetahui kekurangan kita. Dan dengan perbaikan berkelanjutan, kita dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara nyata,” ujar Markus.
Di sini muncul narasi kepemimpinan yang berbeda.
Mutu tidak cukup dibicarakan dengan bahasa normatif.
Ia harus dapat diukur.
Sekolah harus mengetahui posisinya.
Kekurangan harus diidentifikasi.
Hambatan harus dibaca.
Kemudian perbaikan harus dirancang.
Cara berpikir tersebut menempatkan kepala sekolah dan guru bukan hanya sebagai pelaksana program, tetapi sebagai pengelola proses perubahan.
Bagi pembangunan pendidikan daerah, pendekatan semacam ini penting karena masalah pendidikan tidak selalu sama antara satu sekolah dan sekolah lainnya.
Karena itu, solusi juga tidak selalu dapat diseragamkan.
Data membantu sekolah membaca masalahnya sendiri.
Refleksi membantu memahami penyebabnya.
Tindak lanjut menjadi jembatan antara persoalan dan perubahan.
Markus Membangun Kebijakan yang Berorientasi Jangka Panjang
Jika ditarik lebih jauh, narasi pendidikan yang dibangun Markus tidak berhenti pada kegiatan SPMI.
Ia sejalan dengan pesan kepemimpinan yang juga muncul dalam agenda pemerintahan lainnya.
Dalam konteks birokrasi, Markus misalnya menekankan bahwa pejabat tidak cukup menjadi pelaksana teknis, tetapi harus menjadi “penggerak perubahan” dan merancang sesuatu untuk masa depan daerah.
Dalam pendidikan, gagasan tersebut diterjemahkan melalui tuntutan agar sekolah tidak berhenti menjalankan rutinitas.
Sekolah harus berubah.
Guru harus belajar.
Kepala sekolah harus memimpin.
Data harus digunakan.
Evaluasi harus dilakukan.
Perbaikan harus berlangsung terus-menerus.
Dari sini terbentuk sebuah pola komunikasi kepemimpinan tentang perubahan, profesionalisme, data, kolaborasi dan orientasi masa depan.
Itulah yang dapat menjadi branding substantif Markus dalam pembangunan pendidikan Bangka Barat.
Bukan sekadar “Bupati hadir dalam acara pendidikan”.
Tetapi bupati berusaha mengaitkan kehadiran pemerintah dengan gagasan tentang bagaimana sekolah harus bekerja.
Namun ukuran keberhasilan branding pembangunan pendidikan tidak seharusnya berhenti pada seberapa sering kepala daerah berbicara mengenai pendidikan.
Ukuran yang lebih penting adalah apakah gagasan tersebut sampai ke ruang kelas.
Apakah guru mendapatkan dukungan?
Apakah sekolah memiliki ruang untuk memperbaiki diri?
Apakah anak memperoleh lingkungan belajar yang lebih aman?
Apakah proses pembelajaran menjadi lebih baik?
Apakah kebijakan pemerintah daerah mampu mengurangi kesenjangan akses dan kualitas pendidikan?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang pada akhirnya akan menguji narasi pembangunan pendidikan.
Sebab kebijakan pemerintahan yang kuat bukan hanya dibentuk oleh komunikasi.
Ia membutuhkan bukti kebijakan dan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
Dalam konteks ini, SPMI memiliki posisi penting karena sistem tersebut menghubungkan antara perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, refleksi dan tindak lanjut.
