Penulis: Belva Al Akhab
BANGKA BARAT, Berita5.co.id — Matahari belum sepenuhnya meninggi ketika halaman Kantor Desa Pangkal Beras mulai dipenuhi sepeda motor dan beberapa mobil milik warga. Tidak ada antrean panjang seperti lazimnya di kantor pelayanan pemerintah. Tidak terdengar keluhan mengenai jauhnya perjalanan menuju pusat kota. Yang terlihat justru meja-meja pelayanan yang telah disiapkan, komputer yang mulai dihidupkan, petugas yang sibuk memeriksa dokumen dan senyum warga yang mengetahui bahwa hari itu mereka tidak perlu menempuh puluhan kilometer hanya untuk membayar pajak kendaraan.
Di desa yang berada cukup jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Bangka Barat itu, pelayanan publik hadir dengan cara yang berbeda. Pemerintah tidak lagi menunggu masyarakat datang ke kantor, melainkan memilih mendatangi masyarakat.
Melalui kolaborasi antara Samsat Bangka Barat, BP2RD Kabupaten Bangka Barat dan Pemerintah Desa Pangkal Beras, lahirlah inovasi Samsat Goes to Desa Berbasis Data, sebuah pendekatan pelayanan yang berupaya menghapus hambatan geografis yang selama bertahun-tahun menjadi persoalan bagi masyarakat pedesaan.
Program yang dilaksanakan pada Jumat (7/8/2026) tersebut bukan sekadar pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Lebih jauh, kegiatan itu memperlihatkan bagaimana transformasi pelayanan publik mulai bergerak dari paradigma birokrasi menuju pelayanan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Di ruang pelayanan desa, petugas Samsat membuka komputer, memverifikasi dokumen kendaraan, sementara masyarakat cukup datang membawa persyaratan yang diperlukan. Tidak ada lagi keharusan menghabiskan biaya transportasi menuju kota hanya untuk mengurus administrasi kendaraan bermotor.
Fenomena sederhana itu sesungguhnya menyimpan makna yang jauh lebih besar.
Selama ini, masyarakat di sejumlah desa di Bangka Barat masih menghadapi persoalan klasik berupa keterbatasan akses terhadap layanan pemerintahan. Bagi sebagian warga, perjalanan menuju kantor Samsat dapat memakan waktu berjam-jam dengan biaya yang tidak sedikit. Dalam kondisi tertentu, ongkos perjalanan bahkan lebih besar dibanding biaya administrasi yang harus dibayarkan.
Persoalan itulah yang coba dijawab melalui pendekatan pelayanan jemput bola.
Kepala UPTB Wilayah Bangka Barat, Ian Gaurav Bhaskara mengatakan, tujuan utama program tersebut adalah mendekatkan negara kepada masyarakat melalui pelayanan yang lebih mudah dijangkau.
“Tujuan kami bersama BP2RD Bangka Barat adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga mereka lebih mudah mendapatkan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor,” ujarnya.
Bagi Samsat Bangka Barat, pelayanan tidak lagi dimaknai sebagai aktivitas yang hanya berlangsung di kantor pelayanan. Pelayanan harus bergerak mengikuti kebutuhan masyarakat.
Karena itu, kolaborasi dengan pemerintah daerah maupun pemerintah desa menjadi bagian penting dari strategi tersebut.
Menurutnya, hubungan kerja antara Samsat Bangka Barat dan BP2RD Kabupaten Bangka Barat telah berlangsung cukup lama. Hampir setiap kegiatan pelayanan keliling maupun program yang menyentuh masyarakat selalu dilaksanakan secara bersama-sama.
“Kolaborasi kami dengan BP2RD Bangka Barat sudah terjalin cukup lama. Setiap kegiatan Samsat Keliling maupun pelayanan lainnya di Bangka Barat, kami selalu berkolaborasi. BP2RD selalu mengirimkan staf mereka untuk bersama-sama memberikan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Membedakan kegiatan kali ini dengan pelayanan sebelumnya adalah penerapan konsep berbasis data.
Melalui inovasi tersebut, data masyarakat desa mulai dimanfaatkan sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan administrasi kendaraan bermotor. Pendekatan ini diharapkan mampu mempercepat proses verifikasi, mengurangi kesalahan administrasi, sekaligus membuat pelayanan menjadi lebih efisien.
Digitalisasi pelayanan kini menjadi salah satu kebutuhan utama birokrasi modern. Ketika data masyarakat telah terintegrasi dengan baik, pelayanan dapat berlangsung lebih cepat tanpa mengurangi aspek akurasi.
Pendekatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya reformasi birokrasi yang mendorong pelayanan publik semakin sederhana, cepat, transparan dan mudah diakses masyarakat.
Di balik pelaksanaan kegiatan ini terdapat konsep cost sharing, sebuah pola kerja sama yang memungkinkan pelayanan tetap berjalan tanpa seluruh beban pembiayaan ditanggung satu institusi.
Dalam skema tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melalui BP2RD memberikan dukungan berupa sarana maupun pembiayaan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat Bangka Barat sehingga pelayanan dapat hadir hingga tingkat desa.
