Penulis: Radak Babel
BANGKA, Berita5.co.id — Proyek pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Belinyu, lintasan Bakit–Belinyu, kembali menjadi perhatian publik.
Memasuki pertengahan Agustus 2026, aktivitas pembangunan Tahap II yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp9,2 miliar itu disebut masih sangat minim, bahkan nyaris tidak menunjukkan pergerakan fisik di lapangan.
Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran proyek infrastruktur transportasi yang digadang-gadang bertaraf nasional itu tidak mampu diselesaikan sesuai jadwal kontrak.
Proyek berlokasi di Kelurahan Mantung, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, dan berada di bawah pengelolaan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas III Kementerian Perhubungan Kepulauan Bangka Belitung.
Pekerjaan Tahap II ini merupakan kelanjutan pembangunan Tahap I yang telah dikerjakan pada Tahun Anggaran 2024.
Berdasarkan informasi Tim Radak di lapangan, bahwa pengadaan, pekerjaan tahun 2026 dimenangkan CV Waspandel Group, perusahaan yang beralamat di Jalan Flamboyan VII Nomor 30 B, Medan, Sumatera Utara. Kontrak pekerjaan disebut telah ditandatangani pada Juni 2026.
Namun, persoalan muncul ketika waktu pelaksanaan terus berjalan sementara kondisi lapangan belum memperlihatkan intensitas pekerjaan yang sebanding dengan umur kontrak.
Dua Bulan Berlalu, Apa yang Sudah Dikerjakan?
Penelusuran di lapangan hingga pertengahan Agustus 2026 menunjukkan belum terlihat aktivitas konstruksi yang signifikan. Mobilisasi material, pergerakan alat berat, maupun aktivitas tenaga kerja yang menunjukkan pengerjaan konstruksi secara intensif disebut tidak terlihat sebagaimana lazimnya proyek yang telah memasuki masa pelaksanaan.
Situasi ini menjadi pertanyaan serius karena sejak kontrak ditandatangani pada Juni hingga pertengahan Agustus telah berlalu lebih dari dua bulan.
Dalam proyek konstruksi pemerintah, waktu pelaksanaan bukan sekadar angka administratif. Setiap hari memiliki konsekuensi terhadap target pekerjaan, mobilisasi sumber daya, pengadaan material, hingga penyelesaian pekerjaan akhir.
Semakin lambat pekerjaan dimulai, semakin sempit pula waktu efektif yang tersedia bagi kontraktor untuk mengejar target.
Jika kemudian terjadi percepatan pekerjaan secara besar-besaran menjelang batas akhir kontrak, muncul pertanyaan lain, apakah kualitas konstruksi dapat tetap dijamin?
Bukan sekadar persoalan lambat, minimnya aktivitas fisik juga menimbulkan pertanyaan mengenai hubungan antara progres administratif dan kondisi nyata di lapangan.
Dalam pelaksanaan proyek pemerintah, progres pekerjaan harus dapat diverifikasi berdasarkan kondisi fisik. Dokumen seperti laporan progres mingguan atau bulanan, dokumentasi pekerjaan, back-up data, serta Mutual Check 0 persen (MC-0) menjadi bagian penting untuk memastikan pekerjaan dimulai berdasarkan kondisi lapangan yang terukur.
Karena itu, publik berhak mengetahui berapa sebenarnya progres pekerjaan Pelabuhan Belinyu Tahap II saat ini.
