Opini: Belli samudra
Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) selalu menjadi pesta demokrasi yang paling dekat dengan denyut kehidupan masyarakat. Dibandingkan dengan Pemilihan Presiden atau Pemilihan Legislatif, atmosfer Pilkades kerap terasa jauh lebih hangat, dinamis, bahkan tak jarang diwarnai gesekan sosial yang sengit. Hal ini wajar, sebab sosok yang terpilih akan berhadapan langsung dengan warga setiap hari, menentukan arah pembangunan tempat tinggal mereka, serta mengelola anggaran desa yang nilainya kini tidak bisa dipandang sebelah mata.
Namun, di balik riuk gempita pelaksanaan Pilkades, muncul sebuah pertanyaan mendasar yang patut kita renungkan bersama Apakah kontestasi ini benar-benar
didasari oleh niat tulus untuk mengabdi dan membangun desa, ataukah sekadar ajang
berburu takhta dan keuntungan finansial semata?
Sejak digelontorkannya Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa dari pemerintah pusat, desa tidak lagi dipandang sebagai wilayah pinggiran yang terisolasi dari arus ekonomi. Desa kini memegang kewenangan tersendiri untuk mengurus rumah tangganya. Jabatan Kepala Desa pun mendadak menjadi posisi yang sangat strategis dan memikat. Sayangnya, besarnya anggaran dan kewenangan ini bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, ia menjadi modal utama untuk memajukan infrastruktur dan kesejahteraan warga. Di sisi lain, potensi anggaran tersebut berisiko menarik minat para pemburu kekuasaan yang berorientasi material.
Fenomena tingginya biaya politik (high-cost politics) dalam Pilkades menjadi sinyal awal
yang patut diwaspadai. Tidak sedikit calon kepala desa yang rela menggelontorkan dana hingga ratusan juta, bahkan miliaran rupiah, demi memenangkan hati pemilih. Praktek politik uang (money politics), pembagian sembako, hingga Janji-janji manis yang tidak rasional kerap mewarnai masa kampanye. Realitas ini memicu keprihatinan mendalam. Jika untuk meraih sebuah jabatan seorang calon harus modal besar, wajar jika masyarakat merasa skeptis: Apakah ketika menjabat nanti, fokus utamanya adalah mengembalikan “modal investasi” politiknya, atau benar-benar memikirkan nasib masyarakat miskin di desanya?
Ketika orientasi jabatan telah bergeser dari pengabdian menjadi transaksi ekonomi,
dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat desa itu sendiri. Pembangunan yang dijalankan cenderung bersifat formalitas, mengutamakan proyek fisik yang mudah terlihat daripada pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) atau penguatan ekonomi warga. Selain itu, potensi penyalahgunaan wewenang dan korupsi dana desa akan semakin terbuka lebar. Kepala Desa yang tersandung kasus hukum akibat penyelewengan dana menjadi bukti nyata betapa berahayanya jika jabatan publik dipandang sebagai jalan pintas meraih kekayaan.
Pemerintah desa dan para calon pemimpinnnya harus menyadari bahwa jabatan Kepala Desa bukanlah takhta kekuasaan untuk dinikmati, melainkan amanah berat yang harus dipertanggungjawabkan. Seorang Kepala Desa adalah pengayom, penggerak, dan
pelayan masyarakat. Esensi utama dari kepemimpinan desa adalah hadirnya perubahan nyata: meningkatnya kualitas pelayanan publik, berkembangnya potensi BUMDes, terwujudnya transparansi anggaran, serta terciptanya ketahanan ekonomi warga.
Untuk mengubah paradigma ini, kesadaran tidak hanya harus datang dari calon
pemimpin, tetapi juga dari masyarakat sebagai pemilih. Masyarakat desa harus mulai cerdas dalam menentukan pilihan. Sudah saatnya kita meninggalkan budaya politik uang yang hanya memberikan kenikmatan sesaat namun mengorbankan pembangunan selama bertahun-tahun. Track record, integritas, visi, dan program kerja yang jelas harus menjadi tolok ukur utama dalam memilih calon Kepala Desa.
Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) pada hakikatnya bukan sekadar agenda rutin
demokrasi tingkat lokal, melainkan fondasi utama yang menentukan arah pembangunan dan denyut kehidupan masyarakat desa. Namun, realitas yang sering kali kita saksikan justru menunjukkan pergeseran makna yang mengkhawatirkan. Pilkades kerap terjebak
menjadi panggung perebutan kekuasaan semata, di mana politik uang, janji manis yang tak realistis, serta polarisasi sosial mengaburkan tujuan dasarnya. Ketika panggung politik desa didominasi oleh syahwat berburu takhta, kepemimpinan yang lahir pun berisiko menjadi kepemimpinan pragmatis yang lebih berfokus pada pengembalian modal politik daripada pelayanan publik.
Pilkades seharusnya menjadi momentum krusial untuk melahirkan sosok pemimpin
yang berjiwa pamong. Seorang pamong tidak memandang jabatan sebagai simbol status atau alat kekuasaan untuk memimpin dengan tangan besi, melainkan sebagai amanah yang menuntut ketulusan, pengayoman, dan kedekatan dengan rakyat. Pemimpin berjiwa pamong adalah mereka yang hadir mendengarkan jeritan warga, memahami denyut nadi kearifan lokal, serta merangkul seluruh elemen masyarakat tanpa sekat kelompok atau faksi pasca-pemilihan.
Kini, persimpangan jalan ada di tangan kita bersama sebagai warga desa. Kita
dihadapkan pada dua pilihan fundamental: membiarkan Pilkades terus berputar dalam kekuasaan yang dikejar dengan cara-cara instan, melainkan dari pengabdian yang lahir dari ketulusan hati.
Masa depan suatu desa tidak pernah ditentukan oleh janji manis yang diumbar di atas panggung kampanye, melainkan oleh rekam jejak, ketulusan, serta integritas dari para calon pemimpinnya. Periode kepemimpinan selama delapan tahun bukanlah waktu yang singkat itu adalah rentang waktu yang sangat krusial. Dalam kurun waktu tersebut, sebuah desa bisa tumbuh pesat menjadi mandiri dan sejahtera, atau sebaliknya, justru merosot dan tertinggal akibat tata kelola yang salah arah.
Oleh karena itu, ini saatnya bagi kita untuk membuka mata dan bertindak lebih kritis.
Mari kita cermati bersama: apakah para kandidat yang hadir benar-benar membawa
dedikasi tulus untuk kemajuan desa, atau justru memanfaatkan masa jabatan delapan tahun tersebut demi kepentingan pribadi, kelompok, dan pengembalian modal politik semata? Pemimpin yang tidak memiliki komitmen nyata bagi kemakmuran warga hanya akan menjadikan desa sebagai panggung kekuasaan yang sepi dari pembangunan substantif.
Pilihan hari ini akan menentukan nasib desa hingga delapan tahun ke depan. Jangan
biarkan masa depan desa kita digadaikan oleh pragmatisme sesaat. Mari bersatu,
kawal proses pemilu desa dengan cermat, dan pastikan kita menetapkan pilihan pada
sosok pemimpin yang benar-benar siap mengabdi, bekerja keras, serta mencurahkan seluruh jiwanya demi kemajuan dan kesejahteraan seluruh masyarakat desa. (B5)
