Oleh : Putri kenanga
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
Membahas terkait topik diatas mungkin disini saya ingin menjelaskan pengertian Otonomi daerah adalah kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dengan kata lain, otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk :
1. Membuat kebijakan: Daerah dapat membuat kebijakan sendiri yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di daerahnya.
2. Mengatur urusan pemerintahan: Daerah dapat mengatur urusan pemerintahan sendiri, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain sebagainya.
Mengurus kepentingan masyarakat : Daerah dapat mengurus kepentingan masyarakat di daerahnya, seperti pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan perlindungan lingkungan hidup.
Namun, ada juga beberapa kekurangan dari otonomi daerah seperti, Kurangnya kapasitas di daerah.
Banyak daerah yang masih kekurangan sumber daya manusia dan keuangan untuk melaksanakan pembangunan secara efektif.
Ketidakseimbangan fiskal antar daerah, Ada kesenjangan yang besar dalam hal sumber daya keuangan antar daerah, sehingga perlu adanya mekanisme transfer dana yang adil.
Peraturan Terkait otonomi negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Mengatur tentang otonomi daerah sebagai salah satu asas penyelenggaraan negara.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari Sentralisasi adalah sistem pemusatan segala sesuatu ke suatu tempat (daerah dan sebagainya) yang dianggap sebagai pusat.
Dalam konteks pemerintahan, sentralisasi berarti pemusatan kewenangan dan pengambilan keputusan pada pemerintah pusat.
