BANGKA BARAT, BERITA5.CO.ID – Dugaan adanya praktik “koordinator amplop” menambah pelik persoalan tambang timah ilegal di DAS Kampak, Jebus, Bangka Barat.
Di tengah kabar aktivitas penambangan yang kembali berlangsung setelah berulang kali disorot aparat, muncul pertanyaan tentang kemungkinan aliran uang, pihak yang mengendalikan kegiatan, serta dugaan pihak-pihak yang memberi perlindungan.
Kini, persoalan itu bukan hanya menyangkut penambang, ponton, pemodal, dan penampung pasir timah.
Muncul pula dugaan mengenai adanya oknum aparat dan oknum wartawan yang berperan sebagai koordinator amplop untuk mengondisikan aktivitas tambang agar dapat berjalan mulus.
Dugaan ini harus menjadi pintu masuk bagi penyelidikan yang lebih mendalam. Apabila benar terdapat pihak yang mengoordinasikan pemberian uang kepada oknum tertentu demi melancarkan pertambangan tanpa izin, persoalannya bukan lagi sekadar pelanggaran pertambangan. Ada dugaan jaringan perlindungan yang harus ditelusuri secara serius berdasarkan bukti.
Istilah koordinator amplop menjadi persoalan serius apabila digunakan untuk menggambarkan dugaan pengumpulan dan penyaluran uang demi memperoleh perlindungan atau memuluskan aktivitas tambang ilegal.
Jika dugaan itu benar, publik berhak mengetahui apakah terdapat pembagian peran antara pengendali lapangan, pihak yang mengumpulkan uang, perantara, hingga pihak yang diduga menerima manfaat.
Namun, penyelidikan tidak boleh hanya bertumpu pada cerita dari mulut ke mulut. Keterangan saksi, komunikasi, bukti transaksi, rekaman yang sah, serta jejak aliran uang perlu diperiksa untuk memastikan apakah dugaan tersebut memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
Apabila ada oknum wartawan yang diduga terlibat, identitas dan perannya harus diverifikasi.
Profesi wartawan tidak boleh dijadikan tameng untuk kepentingan pribadi, apalagi jika benar digunakan untuk meminta uang atau menawarkan perlindungan terhadap aktivitas yang melanggar hukum.
Begitu pula apabila terdapat oknum aparat yang diduga terlibat. Status sebagai penegak hukum seharusnya menjadi alasan untuk menegakkan aturan, bukan justru menimbulkan kecurigaan apabila muncul dugaan penyalahgunaan kewenangan.
Dugaan Koordinator Lapangan dan Oknum Wartawan Harus Diusut
Aktivitas tambang timah ilegal di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kampak, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, sebelumnya telah menjadi sorotan sejumlah media.
Salah satu pemberitaan pada 28 September 2026 menyoroti dugaan adanya koordinator lapangan serta dugaan keterlibatan oknum wartawan di balik aktivitas penambangan tersebut.
Informasi itu perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan siapa pihak yang mengendalikan kegiatan di lapangan, bagaimana pola koordinasinya, dan apakah terdapat dugaan pemberian uang kepada pihak tertentu agar aktivitas tambang tanpa izin dapat berlangsung.
Dugaan mengenai adanya oknum aparat dan oknum wartawan yang berperan sebagai koordinator amplop juga perlu dibuktikan melalui keterangan saksi, bukti transaksi, komunikasi, serta hasil pemeriksaan pihak berwenang.
Jika dugaan tersebut terbukti, penanganan hukum harus menjangkau seluruh pihak yang terlibat, termasuk pihak yang diduga mengatur aliran uang maupun memberikan perlindungan terhadap aktivitas tambang ilegal.
Satgas Tri Cakti didesak melakukan penyelidikan secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih. Masyarakat berhak mengetahui perkembangan penanganan perkara ini agar persoalan tambang ilegal di DAS Kampak tidak terus berulang tanpa penyelesaian yang jelas.
Dugaan mengenai pihak yang memberikan perlindungan terhadap aktivitas tambang di DAS Kampak sebelumnya juga pernah diberitakan sejumlah media.
Pada periode yang sama, Cyberpers.com menerbitkan laporan mengenai dugaan pencatutan nama Krimsus TV untuk pengondisian lokasi dan pembelian timah di Kampak, Jebus.
Dalam pemberitaan tersebut, redaksi Krimsus TV membantah memberikan mandat kepada siapa pun untuk mengondisikan lokasi tambang, meminta uang koordinasi, atau melakukan transaksi timah atas nama media itu.
Pemberitaan tersebut memperlihatkan pentingnya memeriksa identitas pihak yang mengaku sebagai wartawan, memastikan mandat medianya, serta membedakan kegiatan jurnalistik yang sah dari dugaan aktivitas pribadi yang mengatasnamakan pers.
Rangkaian informasi itu perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang terukur. Tidak boleh ada pihak yang langsung dinyatakan bersalah hanya karena namanya muncul dalam pemberitaan. Namun, dugaan yang disertai informasi konkret juga tidak sepatutnya dibiarkan tanpa penelusuran.
Nama Oknum Aparat Juga Menjadi Sorotan
Sorotan terhadap DAS Kampak semakin serius setelah Berita5.co.id pada 5 Oktober 2026 menerbitkan laporan mengenai seorang anggota Polres Bangka Barat berinisial AR.
Laporan tersebut menyebut AR diduga berada di kawasan DAS Kampak bersama sejumlah orang dan mengaitkan kehadirannya dengan dugaan aktivitas yang dikenal di lapangan sebagai nyanting, yakni meminta bagian atau hasil timah kepada penambang. Pemberitaan itu juga memuat dugaan pembelian timah dari penambang.
Informasi tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pemeriksaan resmi untuk memastikan konteks kejadian serta ada atau tidaknya pelanggaran. Penyebutan nama maupun inisial dalam pemberitaan tidak otomatis membuktikan seseorang melakukan tindak pidana.
Akan tetapi, apabila dugaan keterlibatan oknum aparat, dugaan koordinator amplop, dan aktivitas tambang tanpa izin ternyata saling berkaitan, penyelidikan tidak boleh berhenti pada pekerja di lapangan.












