Editor: Bangdoi Ahada
MERAWANG, Berita5.co.id — Suara mesin tambang kembali meraung di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Jada Bahrin, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka.
Puluhan ponton isap produksi (PIP) dilaporkan beroperasi terang-terangan, bahkan hingga malam hari.
Ironisnya, aktivitas ini kembali marak hanya beberapa pekan setelah penertiban tim gabungan Polda Kepulauan Bangka Belitung pada 26 Januari 2026 lalu.
Penertiban sebelumnya disebut sebagai tindak lanjut perintah langsung Kapolda Babel, Viktor T Sihombing, yang menegaskan komitmen menjaga kelestarian sungai dari praktik pertambangan ilegal.
Namun fakta terbaru di lapangan justru menunjukkan situasi sebaliknya.
Sedikitnya 20 ponton kembali bekerja di alur sungai yang sama, sebagian tanpa rasa takut, seolah kebal terhadap hukum.
Di tengah kondisi tersebut, Kepala Desa Jada Bahrin, Asri, mengambil sikap tegas.
Ia secara terbuka menolak aktivitas tambang ilegal di wilayahnya.
“Saya sudah menghimbau ke penambang dan memasang papan larangan. Berkali-kali saya sampaikan jangan menambang di lahan desa. Tapi tetap saja mereka bekerja,” tegasnya.
Asri mengaku telah berulang kali mengajak Polsek Merawang turun ke lokasi untuk memberikan imbauan langsung kepada para penambang.
Spanduk larangan sudah dipasang, namun hilang tak lama kemudian.
“Dipasang pelang, hilang. Sudah konsultasi juga ke APH,” ujarnya.
Pernyataan ini mempertegas posisi pemerintah desa yang menolak tambang ilegal dan tidak pernah memberikan restu.
Bahkan, Kades mengingatkan warganya bahwa desa bukan milik kepala desa atau perangkatnya semata.
“Desa itu milik bersama,” katanya, mengajak masyarakat menjaga wilayahnya sendiri.
