OPINI, berita5.co.id — Artikel berita yang menyebutkan bahwa mantan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bangka Belitung, Asep Maryono, memberikan komentar yang seolah-olah merendahkan keputusan Erzaldi Rosman dalam menandatangani MoU dengan PT Narina Keisha Imani (NKI) pada tahun 2019, patut dipertanyakan kebenarannya.
Sebagai seorang pejabat yang memiliki reputasi tinggi dalam penegakan hukum, sangat tidak mungkin Asep Maryono memberikan pernyataan yang meremehkan keputusan penting yang diambil dalam kapasitas seorang Gubernur.
Asep Maryono dikenal sebagai sosok yang tegas dalam memberantas korupsi, dan kredibilitasnya sebagai penegak hukum telah diakui luas, termasuk pencalonannya dalam Adhyaksa Awards 2024.
Namun, mengingat statusnya sebagai seorang profesional hukum, ia juga sangat memahami pentingnya mematuhi asas praduga tak bersalah serta menghormati proses hukum yang sedang berlangsung, maka tidak mungkin Asep Maryono memberi pernyataan seperti itu.
Asas Praduga Tak Bersalah dan Pentingnya Penegakan Hukum yang Adil
Dalam setiap proses hukum, asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) merupakan prinsip fundamental yang harus dipegang teguh oleh semua pihak.
Prinsip ini memastikan bahwa setiap individu dianggap tidak bersalah hingga terbukti bersalah melalui proses peradilan yang adil dan objektif.
Sebagai mantan Kajati yang berpengalaman, Asep Maryono pasti sangat memahami dan menghormati asas ini, sehingga sangat tidak masuk akal jika beliau memberikan komentar yang menggiring opini publik untuk mendiskreditkan Erzaldi Rosman tanpa dasar hukum yang kuat.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur dengan jelas mengenai asas praduga tak bersalah.
Dalam Pasal 8 ayat (1) KUHAP, dinyatakan bahwa seorang tersangka atau terdakwa harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Oleh karena itu, proses hukum terhadap Erzaldi Rosman dan semua pihak yang terlibat dalam kasus ini harus tetap berjalan dengan mengedepankan prinsip keadilan dan objektivitas.
Kepemimpinan Erzaldi Rosman: Mempercepat Proses Bisnis untuk Kemajuan Daerah
Dalam konteks kebijakan yang diambil oleh Erzaldi Rosman saat menandatangani MoU dengan PT NKI, perlu dipahami bahwa sebagai seorang gubernur, beliau memiliki tanggung jawab untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan mempercepat proses bisnis, termasuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam berinvestasi di Bangka Belitung.
Tindakan Erzaldi dalam menandatangani MoU tersebut, meskipun dilakukan di lokasi yang tidak biasa seperti parkiran, merupakan langkah pragmatis yang menunjukkan komitmennya terhadap kemudahan berusaha.
Dalam era yang semakin kompetitif, pemimpin daerah dituntut untuk dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tepat, guna menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.
Hal ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, yang bertujuan untuk mempermudah proses perizinan dan mengurangi hambatan birokrasi bagi pelaku usaha.
Undang-Undang ini memberikan landasan hukum bagi pemimpin daerah untuk bertindak cepat dalam mendukung investasi, sehingga keputusan Erzaldi Rosman tidak dapat dilihat sebagai tindakan sembrono, melainkan sebagai upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
