Penulis: Belva Al Akhab, Satrio dan Tim
BANGKA BARAT, Berita5.co.id — Laut di pesisir Kecamatan Tempilang biasanya hidup bahkan sebelum matahari terbit. Dari kejauhan, suara mesin diesel kecil milik nelayan terdengar bersahutan memecah sunyi subuh. Lampu-lampu perahu bergerak perlahan meninggalkan bibir pantai, sementara para istri nelayan berdiri di depan rumah kayu mereka, memandang laut dengan doa-doa sederhana agar suami pulang membawa ikan dan keselamatan.
Namun dalam dua bulan terakhir, suara-suara itu perlahan menghilang.
Di desa-desa pesisir seperti Desa Air Lintang, Benteng Kota, Sinar Surya hingga Tanjung Niur, laut memang masih terbentang luas. Ombaknya masih datang dan pergi seperti biasa. Tetapi banyak perahu kini memilih diam di tepian pantai karena satu persoalan yang sederhana, namun mematikan bagi kehidupan nelayan kecil dengan permasalahan solar semakin sulit didapat.
Jumat siang (15/05/2026), deretan perahu nelayan di Desa Tanjung Niur tampak lebih lama bersandar. Sebagian lambung kayu mulai dipenuhi lumut hijau. Tali tambat perahu mengeras terkena air asin. Mesin diesel yang biasanya panas hampir setiap hari kini dingin dan berdebu.
Bukan karena nelayan tidak ingin bekerja.
Tetapi karena mereka tidak lagi memiliki cukup bahan bakar untuk melaut.
Di tengah situasi itulah, perwakilan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Mustofah, datang langsung menemui nelayan di Desa Tanjung Niur. Kedatangannya bukan membawa janji besar, melainkan membawa sesuatu yang mulai jarang dirasakan masyarakat pesisir, masih ada yang mau mendengar mereka.
Tidak ada penyambutan mewah siang itu.
Hanya kursi plastik di rumah nelayan, segelas kopi hitam yang mulai dingin di atas meja kayu dan wajah-wajah nelayan yang terlihat letih karena terlalu lama memendam keresahan.
Namun dari tempat sederhana itulah, suara-suara kecil masyarakat pesisir mulai terdengar dengan jelas.
“Sekarang kami susah melaut. Solar susah dicari,” ucap seorang nelayan pelan sambil menundukkan kepala.
Kalimat itu terdengar singkat.
Tetapi di baliknya, tersimpan cerita tentang dapur rumah yang mulai kehilangan asap, anak-anak yang uang jajannya mulai dikurangi, hingga nelayan yang terpaksa berutang demi membeli beras.
Bagi masyarakat pesisir Tempilang, laut bukan sekadar ruang pekerjaan.
Laut sebagai nadi kehidupan.
Laut membiayai anak-anak mereka sekolah. Laut menjaga orang tua tetap makan. Laut pula yang membuat rumah-rumah kecil di pesisir tetap bertahan di tengah kerasnya ekonomi.
Karena itu, ketika solar langka, yang sebenarnya lumpuh bukan hanya mesin diesel perahu. Yang lumpuh denyutan hidup masyarakat pesisir itu sendiri.
“Jatah nelayan seminggu cuma empat tank. Padahal minimal lima tank supaya bisa normal melaut,” ujar nelayan lainnya.
Beberapa nelayan mengaku kini hanya mampu turun melaut dua kali dalam sepekan. Padahal sebelumnya mereka bisa pergi empat hingga lima kali mencari ikan.
Akibatnya, hasil tangkapan menurun drastis.
Penghasilan ikut jatuh.
“Terkadang pulang tidak bawa ikan banyak. Solar saja susah,” kata seorang nelayan paruh baya dengan wajah yang tampak lelah diterpa matahari dan garam laut selama puluhan tahun.
Tangannya kasar penuh luka kecil bekas tali jaring. Sesekali ia memandang perahu kayunya yang sudah beberapa hari tidak bergerak dari bibir pantai.
Di Tempilang, sebagian besar nelayan menggunakan mesin diesel kecil yang membutuhkan sedikitnya 10 liter solar per hari untuk bekerja. Jumlah nelayan pengguna mesin diesel diperkirakan mencapai lebih dari 150 orang.
Namun ironisnya, banyak dari mereka justru belum masuk dalam sistem pendataan resmi penerima BBM subsidi nelayan.
Di sinilah persoalan menjadi semakin rumit.
Dalam diskusi yang berlangsung di Kantor Desa Tanjung Niur bersama perangkat desa dan pendamping dari HNSI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, satu per satu akar persoalan mulai terbuka.
Sebagian nelayan belum memiliki kartu Kusuka.
Sebagian lainnya belum mengubah status pekerjaan di KTP menjadi nelayan.
Padahal dokumen-dokumen itulah yang menjadi syarat utama untuk memperoleh akses BBM subsidi secara resmi.
Mustofah mendengarkan seluruh keluhan itu dengan serius. Ia mencatat hampir setiap persoalan yang disampaikan nelayan.
Sesekali ia mengangguk pelan ketika nelayan mulai berbicara tentang kesulitan hidup selama dua bulan terakhir.
“Kalau saya datang ke DKP Provinsi tanpa data, maka saya tidak bisa mengurusi persoalan nelayan di Tanjung Niur,” katanya tegas.
Namun di balik ketegasan itu, tersimpan upaya besar HNSI Babel untuk memastikan nelayan kecil tidak lagi berjalan sendiri menghadapi birokrasi dan persoalan distribusi solar.
Mustofah menegaskan bahwa HNSI Babel siap menjadi jembatan antara masyarakat pesisir dengan pemerintah daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan, hingga pihak terkait termasuk PT Timah agar persoalan solar nelayan Tempilang benar-benar mendapatkan solusi nyata.
“Harus ada foto perahu, foto orangnya, surat keterangan nelayan, kartu Kusuka dan identitas yang jelas. Kalau desa kesulitan, kami bantu sampai selesai,” ujarnya.
Kalimat itu langsung membuat suasana sedikit berubah.
