Padahal, kasus pupuk bersubsidi bukan perkara sepele. Ini menyangkut distribusi hak petani kecil yang selama ini sudah kerap dipinggirkan. Setiap keterlambatan penanganan membuka ruang bagi praktik kotor terus berulang tanpa efek jera.
Ironisnya, meski berkas belum lengkap dan penahanan tersangka telah habis, proses hukum tetap berjalan dalam status menggantung. Tidak ada kejelasan kapan perkara ini benar-benar siap disidangkan.
Kejaksaan memang berjanji akan terus mengawal. Namun publik berhak bertanya: sampai kapan?
Jika berkas terus mandek dan petunjuk tak kunjung dipenuhi, maka yang dipertaruhkan bukan hanya satu perkara melainkan kredibilitas penegakan hukum itu sendiri di Bangka Barat. (RADAK)
