JAKARTA, Berita5.co.id — Rencana Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membangun Rumah Sakit Jantung dan Stroke mendapat dukungan dari kalangan pemuda.
Namun di balik dukungan tersebut, muncul satu pertanyaan mendasar, apakah rumah sakit baru harus dibangun dengan menambah beban utang daerah, atau fasilitas kesehatan yang sudah ada seharusnya lebih dulu diperkuat?
Pertanyaan itu disampaikan Romi, salah satu tokoh pemuda Bangka Belitung, Sabtu (8/8/2026) di Jakarta.
Romi menegaskan dirinya tidak menolak gagasan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung membangun rumah sakit khusus jantung dan stroke.
Sebaliknya, ia menilai niat tersebut merupakan langkah baik untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Babel.
Namun, menurutnya, persoalan utama bukan sekadar membangun gedung rumah sakit baru.
Pemerintah daerah harus lebih dulu menghitung kemampuan fiskal daerah, kebutuhan masyarakat, kesiapan tenaga medis, hingga konsekuensi pembiayaan dalam jangka panjang.
“Saya mendukung karena kita yakin niat baik Pak Gubernur sangat baik. Tetapi masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan untuk program dan janji-janji politik beliau,” ujar Romi.
Jangan Sampai Gedung Baru, Tetapi Dokter dan Fasilitas Terbatas
Romi menawarkan pilihan berbeda. Ketimbang buru-buru membangun rumah sakit baru, Pemerintah Provinsi Babel dinilainya dapat mengembangkan Rumah Sakit Provinsi Soekarno menjadi rumah sakit dengan tingkat pelayanan atau grade yang lebih baik.
Menurut dia, peningkatan kelas pelayanan tidak selalu harus dimulai dengan membangun institusi baru. Pemerintah dapat terlebih dahulu melakukan audit terhadap fasilitas yang tersedia, kemudian menutup kekurangan melalui penambahan peralatan medis, ruang pelayanan, serta dokter spesialis.
“Kita tinggal menambahkan dokter spesialis, bukan menambah rumah sakit. Kalau ada yang kurang dari segi fasilitas gedung rumah sakit, itu bisa ditambahkan,” katanya.
Pernyataan tersebut menyentuh persoalan yang lebih besar dalam pembangunan fasilitas kesehatan daerah, apakah kebutuhan masyarakat benar-benar membutuhkan rumah sakit baru, atau sebenarnya membutuhkan peningkatan kapasitas rumah sakit yang sudah berjalan?
Sebab rumah sakit bukan hanya persoalan gedung.
Rumah sakit jantung dan stroke membutuhkan ekosistem layanan yang kompleks.
Mulai dari dokter spesialis, tenaga kesehatan, peralatan diagnostik, ruang operasi, ICU, layanan rehabilitasi, hingga sistem rujukan dan pembiayaan yang berkelanjutan.
Jika pembangunan fisik lebih cepat daripada kesiapan sumber daya manusianya, gedung megah belum tentu berbanding lurus dengan kualitas pelayanan.
Beban Utang Menjadi Titik Kritis
Di sinilah Romi memberikan catatan paling keras.
Menurut dia, pemerintah daerah harus menghitung secara terbuka konsekuensi apabila pembangunan rumah sakit dilakukan melalui skema utang.
Ia menyoroti bukan hanya nilai pokok pinjaman, tetapi juga kewajiban pembayaran bunga yang akan menjadi beban anggaran daerah selama masa pembiayaan.
“Dengan menambah beban APBD dengan cara berhutang, dan untuk bunga sendiri memakan anggaran puluhan miliaran, saya rasa kurang pas,” tegasnya.
Pernyataan tersebut semestinya menjadi pintu masuk bagi Pemerintah Provinsi Babel untuk membuka seluruh kalkulasi proyek kepada publik.
Berapa nilai investasi yang dibutuhkan?
Berapa besar pembiayaan yang harus ditanggung APBD?
Berapa lama masa pinjaman?
Berapa nilai bunga?
Dari mana cicilan pokok dan bunga akan dibayarkan?
Dan yang paling penting, berapa besar manfaat ekonomi serta pelayanan kesehatan yang akan diterima masyarakat dibandingkan dengan beban fiskal yang harus ditanggung daerah?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting karena APBD pada akhirnya bukan sekadar angka dalam dokumen pemerintah. Di dalamnya terdapat anggaran pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, pelayanan publik dan berbagai kebutuhan masyarakat lainnya.
Setiap rupiah yang dialihkan untuk membayar kewajiban utang berarti harus dihitung terhadap kebutuhan lain yang juga mendesak.
“Cek Ombak” Sebelum Membuat Keputusan Besar
Romi menyarankan pemerintah melakukan apa yang ia sebut sebagai “cek ombak”.
Caranya, pemerintah tidak harus langsung mengambil keputusan membangun rumah sakit baru. Pemerintah dapat lebih dahulu meningkatkan fasilitas Rumah Sakit Provinsi Soekarno, memperbanyak dokter spesialis dan mengoptimalkan layanan yang sudah ada.
