Nama Herman Fu muncul dalam berbagai laporan investigatif mengenai tambang ilegal dalam kawasan hutan di Bangka Tengah. Modus yang diduga dilakukan antara lain:
1. Pengelolaan tambang tanpa izin resmi.
2. Diduga mengendalikan jaringan operator alat berat di lapangan.
3. Mengalirkan hasil tambang melalui jalur-jalur transaksi gelap.
4. Diduga memiliki hubungan dengan beberapa pemodal besar dan oknum aparat.
Lokasi tambang—Nadi, Lubuk Lingkuk, dan Sarang Ikan—merupakan kawasan hutan yang secara hukum dilindungi.
Penambangan di lokasi tersebut melanggar berbagai aturan, termasuk UU 3/2020 tentang Minerba, UU Kehutanan, hingga jerat tindak pidana korupsi jika melibatkan penyalahgunaan kewenangan.
Namun hingga kini, tidak ada satu pun bos besar yang ditahan.
Publik pun mulai melihat adanya ketimpangan penegakan hukum: eksekutor lapangan ditangkap, tetapi para pengendali tetap bebas.
Mengapa Penjelasan Kejati Sangat Penting?
Kehadiran Herman Fu di Kejati tanpa penjelasan resmi berpotensi memicu beberapa persepsi serius:
1. Dugaan Negosiasi Terselubung
Dua jam di ruangan penyidik tanpa status resmi dapat menimbulkan dugaan bahwa ada “komunikasi nonprosedural”.
2. Dugaan Persekongkolan Narasi
Publik bertanya: apakah Kejati sedang menyusun rilis publik bersama seorang terduga pelaku?
3. Pelemahan Kepercayaan Publik
Penegakan hukum kasus timah di Babel selama ini dipandang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kejadian ini semakin memperburuk citra tersebut.
4. Potensi Intervensi Kepentingan Besar
Mengingat nilai tambang ilegal mencapai ratusan miliar rupiah, aktor-aktor yang terlibat bukan orang sembarangan.
Kedatangan mendadak Herman Fu ke Kejati Babel adalah momen penting dalam dinamika penegakan hukum kasus tambang ilegal di Bangka Belitung. Namun tanpa keterbukaan informasi dari Kejati, publik akan terus berspekulasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum bisa semakin tergerus.
Pertanyaan utama yang masih menggantung:
Apa yang dilakukan Herman Fu selama dua jam di ruang penyidik?
Mengapa Kejati Babel bungkam?
Apakah ada proses hukum yang transparan, atau justru ada upaya penyelamatan?
Hanya Kejati yang bisa menjawab. Dan publik terus menunggu. (b5)
