Berita

Hilangnya Pemerintah Daerah Bangka Tengah..?

68
×

Hilangnya Pemerintah Daerah Bangka Tengah..?

Sebarkan artikel ini

Oleh : Sanjai Saputra

Presiden Mahasiswa IAIN Sas Babel

OPINI, Berita5.co.id — Kritik ini datang dari wilayah penyumbang angka kemiskinan terbanyak di Bangka Tengah, tepatnya Kecamatan Sungaiselan.

Faktanya sekarang Bangka Tengah hari ini sedang menghadapi sebuah paradoks pembangunan yang memprihatinkan.

Di satu sisi, daerah ini terus dibanggakan sebagai wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah, investasi yang berjalan, serta pertumbuhan ekonomi yang meningkat.

Namun di sisi lain, masyarakat masih dihadapkan pada kemiskinan, konflik agraria, kerusakan lingkungan, dan ketidakpastian masa depan ruang hidup mereka.

Pertanyaannya sederhana: jika pembangunan berjalan dengan baik, mengapa persoalan masyarakat justru semakin bertambah?

Data menunjukkan bahwa ekonomi Bangka Tengah tumbuh sebesar 6,60 persen pada tahun 2025.

Angka tersebut menunjukkan adanya aktivitas ekonomi yang bergerak dan terus berkembang.

Namun ironisnya, pada saat yang sama tingkat kemiskinan justru meningkat menjadi 6,70 persen atau sekitar 13.710 jiwa.

Fakta ini menghadirkan sebuah pertanyaan mendasar: pertumbuhan ekonomi yang selama ini dibanggakan sebenarnya dinikmati oleh siapa?

Bagi masyarakat, kesejahteraan tidak diukur dari tingginya angka pertumbuhan ekonomi yang dipresentasikan dalam forum-forum resmi.

Kesejahteraan diukur dari kemampuan memenuhi kebutuhan hidup, memperoleh pekerjaan yang layak, mendapatkan akses pendidikan yang baik, serta hidup dalam lingkungan yang aman dan sehat.

Ketika angka pertumbuhan naik tetapi kemiskinan juga ikut naik, maka ada sesuatu yang patut dievaluasi dalam arah pembangunan daerah.

Persoalan tersebut semakin kompleks ketika kita melihat kondisi konflik agraria dan lingkungan yang terus berulang.

Penertiban tambang ilegal yang terjadi belakangan ini membuka fakta bahwa tata kelola sumber daya alam di Bangka Tengah masih menyimpan banyak persoalan.

Tumpang tindih kepentingan lahan, eksploitasi lingkungan, kerusakan kawasan hutan, hingga ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertambangan menunjukkan bahwa akar masalah belum benar-benar diselesaikan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!