Editor: Bangdoi Ahada
PANGKALPINANG, Berita5.co.id — Setelah menuai polemik panjang dan gelombang penolakan dari masyarakat, rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di wilayah Bangka Belitung perlu dihentikan sementara.
PT Thorcon Power Indonesia (TPI), perusahaan yang sejak beberapa tahun terakhir mendorong pembangunan reaktor nuklir mini di Pulau Gelasa, menyatakan siap meninjau ulang dan menghormati keputusan masyarakat Bangka Belitung yang menolak rencana kehadiran PLTN.
Rencana pembangunan PLTN ini sebenarnya bukan hal baru. Nama PT Thorcon Power Indonesia sudah muncul sejak beberapa tahun lalu, namun proyeknya tak kunjung jelas.
Meski pemerintah pusat melalui dokumen Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Badan Tenaga Nuklir (BATAN/BAPETEN) sempat menyebut Bangka sebagai wilayah potensial untuk reaktor berkapasitas 250 megawatt, di lapangan, proyek ini justru tersendat dan memicu keresahan publik Babel secara luas.
Warga pesisir, terutama di sekitar Pulau Gelasa, Bangka Tengah, mengaku khawatir dengan risiko lingkungan dan keselamatan.
Penolakan pun bermunculan, baik lewat pertemuan warga, media sosial, hingga aksi simbolik nelayan yang menolak rencana pembangunan reaktor di wilayah tangkap mereka.
PT Thorcon Akui Kurang Sosialisasi
Dalam pernyataan resmi yang disampaikan Direktur Operasi dan Kepala Sumber Daya Manusia PT Thorcon Power Indonesia Dhita Karunia Ashari yang diwawancarai wartawan usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Babel, Senin (10/11/22025), mengakui kesalahan komunikasi dan minimnya sosialisasi.
“Kami akui ini jadi pembelajaran bagi kami. Ke depan, edukasi dan sosialisasi akan dilakukan lebih masif dan transparan kepada masyarakat,” ujar Dhita yang sempat dikerubuni wartawan usai RDP.
Thorcon menyebut proyek tersebut masih dalam tahap kajian awal, belum pada tahap pembangunan fisik. Namun, kabar soal penetapan Pulau Gelasa sebagai lokasi “uji kelayakan” sudah terlanjur membuat masyarakat panik.
“Mungkin karena ini soal nuklir, masyarakat langsung berpikir risikonya tinggi. Padahal masih kajian. Tapi kami akui, kurangnya sosialisasi membuat isu ini berkembang cepat,” tambahnya.
Warga Menolak, Proyek Ditinjau Ulang
Puncaknya, ketika gelombang penolakan datang dari berbagai pihak — mulai dari nelayan, tokoh masyarakat, hingga organisasi masyarakat dan pemerhati lingkungan, PT Thorcon akhirnya menyatakan tidak akan memaksakan proyek ini jika warga tidak setuju.
