DPRD Babel Kunjungi Ombudsman RI 

Dalam pertemuan tersebut, Edi Nasapta selaku Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung menyampaikan keluhan terkait warga yang belum mendapatkan hak plasma salah satu perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU). Ia meminta bantuan dari Ombudsman RI untuk memberikan atensi di daerah Belitung karena konflik ini sudah berlangsung cukup lama sementara pemerintah daerah sendiri juga mengalami kendala adanya batas-batas kewenangan untuk mencabut izin.

Menanggapi hal ini, Najih menyampaikan bahwa peran Ombudsman basisnya ada 2 yaitu, pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik dan keadaan pelayanan publik yang memerlukan tindakan secara langsung dalam bentuk inisiatif untuk pemeriksaan. “Nah pelayanan publik ini akan nampak atau tidak apabila hal yang dipersoalkan masyarakat yang tidak dipenuhi perusahaan. Tapi Ombudsman belum bisa masuk karena dilaporkan adalah swasta,” jelas Najih.