Anak-anak kehilangan masa depan.
Dalam konflik di Kecamatan Kelapa, polisi datang mengamankan demonstrasi.
Mereka berbicara dengan tenang. Tidak ada gas air mata. Tidak ada pentungan.
Namun bagi warga, kehadiran negara terasa terlambat.
Negara hadir cepat memberi izin.
Negara hadir cepat menertibkan tambang rakyat.
Namun negara lambat memberi solusi.
Lambat membuka peta izin.
Lambat menyiapkan alternatif ekonomi.
Lambat menegakkan hukum terhadap korporasi.
Dalam laporan Kontra, konflik agraria di Indonesia sering menunjukkan pola kriminalisasi warga dan impunitas korporasi.
Di Bangka Barat, warga merasakan hal yang sama.
Mereka melihat bendera Merah Putih robek di area perusahaan. Mereka melihat lubang tambang tanpa reklamasi. Mereka melihat janji rapat tanpa hasil.
Mereka bertanya negara berdiri di pihak siapa?
Di Desa Tugang, seorang ibu menunjukkan foto suaminya yang meninggal di lubang tambang.
“Dia tidak mau menambang. Tapi anak kami sekolah,” katanya.
Di kampung lain, seorang nelayan sungai berkata:
“Dulu kami tangkap ikan di sungai ini. Sekarang air hitam.”
Di sekolah dasar dekat tambang, seorang guru berkata:
“Anak-anak sering bolos membantu orang tua di tambang.”
Di Bangka Barat, konflik bukan hanya statistik ekonomi. Ia adalah cerita manusia.
Cerita tentang orang tua yang takut anaknya ikut menambang.
Tentang pemuda yang tidak punya pilihan kerja.
Tentang kampung yang perlahan kosong.
Analisis Ekonomi Politik: Mengapa Konflik Terus Terjadi
Ada tiga faktor utama.
1. Komoditas Global:
Timah Bangka memasok industri elektronik dunia. Ketika harga naik, tambang ilegal meningkat.
2. Ekspansi Sawit:
Sawit menawarkan keuntungan stabil. Investor masuk. Lahan luas dibutuhkan.
3. Oligarki Lokal:
Izin tambang dan sawit sering terkait jaringan politik lokal.
Akibatnya, konflik tidak pernah selesai.
Ia menjadi siklus.
Bangka Barat membutuhkan langkah nyata:
Transparansi peta IUP dan HGU.
Legalisasi tambang rakyat dengan standar lingkungan.
Diversifikasi ekonomi lokal.
Restorasi ekologis besar-besaran.
Penegakan hukum setara untuk perusahaan dan warga.
Tanpa itu, Bangka Barat akan tetap menjadi tanah yang kehilangan masa depan.
Di Kelapa, Bangka Barat, matahari tenggelam di balik sawit dan kolam bekas tambang. Anak-anak pulang membawa buku sekolah yang berdebu. Orang tua duduk di teras, menghitung utang.
Mereka tidak meminta kaya.
Mereka hanya meminta hidup.
Namun di negeri yang kaya sumber daya, permintaan itu sering terdengar seperti tuntutan besar.
Jika negara tidak belajar dari Bangka Barat, konflik yang sama akan muncul di tempat lain.
Karena selama tanah dikelola tanpa keadilan, timah dan sawit akan selalu lebih kenyang daripada manusia. (b5)
