Penulis: Belva Al Akhab, Satrio dan Tim
BANGKA BARAT, Berita5.co.id — Pembangunan Dermaga II Pelabuhan Tanjung Kalian akhirnya mulai berjalan setelah bertahun-tahun menjadi harapan masyarakat Bangka Barat. Namun di tengah optimisme tersebut, muncul satu pertanyaan besar yang tidak boleh diabaikan:
Apakah pembangunan dermaga baru benar-benar akan memperbaiki pelayanan penyeberangan atau hanya menambah bangunan fisik tanpa menyelesaikan akar persoalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat?
Pertanyaan itu mengemuka dalam sosialisasi pembangunan Dermaga II yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan. Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat, Sidarta Gautama, secara terbuka menyampaikan dukungan pemerintah daerah terhadap proyek tersebut, namun sekaligus mengingatkan bahwa pembangunan fisik bukan tujuan akhir.
Menurut Sidarta, Dermaga II memang telah lama diperjuangkan karena selama ini Pelabuhan Tanjung Kalian hanya mengandalkan satu dermaga utama yang kerap kewalahan menghadapi lonjakan kendaraan dan penumpang.
“Kami mendukung penuh pembangunan dermaga kedua ini karena memang sudah lama menjadi kebutuhan masyarakat Bangka Barat,” ujarnya, Rabu (3/6/2026).
Namun dukungan itu bukan cek kosong.
Bagi Sidarta, keberhasilan proyek tidak boleh hanya diukur dari berdirinya tiang pancang, panjangnya trestle atau megahnya bangunan yang nanti terlihat dari laut.
Yang jauh lebih penting dampaknya terhadap pelayanan masyarakat.
Sebab selama bertahun-tahun, persoalan utama yang dirasakan warga bukan semata-mata kekurangan infrastruktur, melainkan kualitas pelayanan yang belum mampu mengikuti kebutuhan mobilitas masyarakat.
Ketika musim mudik tiba, antrean kendaraan menjadi pemandangan rutin.
Ketika libur panjang datang, kepadatan pelabuhan kembali terulang.
Ketika cuaca buruk atau pasang surut ekstrem terjadi, masyarakat kembali berhadapan dengan ketidakpastian.
Dalam kondisi seperti itu, pembangunan Dermaga II seharusnya menjadi momentum evaluasi besar-besaran terhadap sistem pelayanan penyeberangan yang selama ini berjalan.
“Persoalan pasang surut dan berbagai faktor teknis lainnya juga harus menjadi perhatian bersama karena akan memengaruhi operasional pelayanan kepada masyarakat,” kata Sidarta.
Pernyataan tersebut sesungguhnya mengandung kritik yang cukup mendalam.
Sebab pengalaman selama ini menunjukkan bahwa banyak proyek infrastruktur berhasil dibangun, tetapi gagal menghadirkan perubahan signifikan dalam pelayanan.
Bangunan baru berdiri.
Anggaran terserap.
Laporan proyek selesai.
Tetapi keluhan masyarakat tetap sama.
Dalam konteks Tanjung Kalian, masyarakat tentu tidak ingin skenario tersebut kembali terulang.
Mereka tidak membutuhkan dermaga baru yang hanya menjadi objek foto pembangunan.
Mereka membutuhkan pelayanan yang lebih cepat, lebih pasti dan lebih manusiawi.
Karena bagi masyarakat kepulauan seperti Bangka, pelabuhan bukan sekadar fasilitas transportasi.
Pelabuhan sebagai urat nadi ekonomi.
Pelabuhan sebagai akses pendidikan.
Pelabuhan sebagai jalur distribusi kebutuhan pokok.
Pelabuhan bahkan menjadi penghubung kehidupan sosial ribuan keluarga yang terpisah antar-pulau.
Karena itu, setiap keterlambatan pelayanan sesungguhnya memiliki dampak ekonomi yang nyata.
Setiap antrean panjang berarti biaya tambahan.
Setiap ketidakpastian jadwal berarti hilangnya produktivitas.
Setiap hambatan operasional berarti berkurangnya daya saing daerah.
