Penulis: Belva Al Akhab, Reza dan Satrio
BANGKA BARAT, Berita5.co.id — Pagi di pesisir Keranggan seharusnya dimulai oleh debur ombak dan suara nelayan yang menyiapkan jaring. Namun dalam beberapa tahun terakhir, suara yang lebih dominan justru deru mesin tambang yang meraung-raung di atas permukaan laut.
Dari kejauhan, ponton-ponton tambang tampak seperti kawanan serangga besi yang tidak pernah lelah menggerus dasar perairan. Mereka datang membawa harapan bagi sebagian orang, tetapi juga membawa kecemasan bagi sebagian lainnya.
Di laut yang sama, dua kepentingan saling bertabrakan.
Yang satu mencari nafkah hari ini.
Yang lain memikirkan apa yang akan tersisa esok hari.
Di tengah benturan itulah muncul polemik baru yang kini menghangat di Kelurahan Keranggan, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat.
Bukan soal berapa banyak timah yang dihasilkan.
Bukan pula soal siapa yang menguasai wilayah tambang.
Yang dipersoalkan justru seorang Ketua RW yang dianggap terlalu sering mengabadikan aktivitas tambang dan mengunggahnya ke media sosial.
Bagi sebagian warga, tindakan itu dianggap mengganggu.
Namun bagi sebagian lainnya, tindakan tersebut hanyalah cermin yang memantulkan kenyataan yang selama ini sengaja dihindari untuk dilihat.
“Kami ini bukan orang yang hidup dari gaji bulanan. Kalau tambang berhenti, dapur kami juga bisa berhenti berasap. Yang kami harapkan sebenarnya bukan saling menyalahkan, tetapi ada solusi yang nyata untuk masyarakat,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan, Rabu (10/6/2026).
Keluhan itu kemudian berkembang menjadi keresahan kolektif. Beberapa warga bahkan mengaku telah menyampaikan keberatan mereka kepada pihak kelurahan.
Mereka merasa aktivitas masyarakat seolah terus diawasi.
“Harusnya perangkat lingkungan bisa menjadi penengah. Jangan sampai masyarakat merasa berhadapan dengan pemimpinnya sendiri. Kami hanya ingin bekerja dan menghidupi keluarga,” kata warga tersebut.
Pernyataan itu terdengar sederhana.
Tetapi sesungguhnya menyimpan ironi yang jauh lebih besar.
Sebab yang sedang diperdebatkan bukan sekadar hubungan antara warga dan seorang Ketua RW.
Yang sedang dipertaruhkan masa depan sebuah kawasan pesisir yang selama bertahun-tahun hidup dalam ketergantungan terhadap timah.
Sejarah pertambangan di Bangka Belitung selalu berjalan dengan pola yang hampir sama.
Ketika harga timah naik, laut berubah menjadi ladang harapan.
Ketika ekonomi sulit, tambang menjadi pintu keluar tercepat.
Ketika tambang mulai dipersoalkan, alasan yang muncul hampir selalu sama ketika masyarakat butuh makan.
Argumen itu tidak salah.
Tetapi persoalannya menjadi rumit ketika kebutuhan ekonomi jangka pendek berhadapan langsung dengan kerusakan lingkungan jangka panjang.
Di Keranggan dan Tembelok, perdebatan itu kini hadir dalam bentuk yang paling nyata.
Sebagian warga melihat tambang sebagai penyelamat ekonomi.
Sebagian lainnya melihatnya sebagai ancaman yang perlahan menggerogoti masa depan pesisir.
“Kalau ada pekerjaan lain yang penghasilannya cukup untuk keluarga, mungkin tidak semua orang akan turun ke laut menambang. Tapi kenyataannya kesempatan kerja terbatas. Itulah yang sering tidak dilihat orang,” ujar warga lainnya.
Kalimat itu sesungguhnya menggambarkan akar persoalan yang lebih dalam.
Banyak masyarakat tidak benar-benar memilih tambang.
Mereka memilih bertahan hidup.
Namun negara dan pemerintah daerah juga tidak bisa terus-menerus menjadikan alasan ekonomi sebagai pembenaran atas kerusakan yang terus berlangsung.
Karena laut tidak mengenal kompromi.
Laut tidak peduli apakah lumpur berasal dari tambang legal atau ilegal.
Laut tidak memahami alasan perut yang lapar.
