Editor: Bangdoi
PANGKALPINANG, berita5.co.id — Meski layanan pengadaan barang dan jasa sudah memakai elektronik, ternyata tetap saja ada proyek-proyek yang menyimpang dari aturan berlaku.
Seperti yang sekarang menjadi perbincangan di publik, adanya pekerjaan proyek pembangunan dengan anggaran miliaran rupiah di Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang tahun 2024.
Informasi yang dihimpun tim media menyebutkan Dinas UKMK dan Perdagangan Kota Pangkalpinang melaksanakan tiga kegiatan proyek pembangunan di lokasi yang sama.
Selain itu adanya dua perusahaan (Kontraktor) sebagai penyedia jasa berada di lingkungan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Pangkalpinang.
Tidak sampai disitu, instansi terkait ini juga diduga tidak transparan dalam menjalankan alokasi pembangunan.
Hasil pantauan media catatanmerah.com di lokasi, salah satu papan informasi tidak terlihat jelas nama penyediaan jasa (Kontraktor) dikarenakan sengaja di tutupi dan dilumuri tanah berlumpur.
Tidak sampai disitu, dalam pengurukan lokasi lahan bangunan yang berair dan bergambut, diduga tidak sesuai sesuai juknis spesifikasi kepadatan tanah untuk dilakukan pembangunan.
Pasalnya penimbunan tanah uruk untuk proyek pembangunan tanpa menggunakan cerucuk hingga tidak terpasangnya talud di semua sisi.
Padahal lahan bangunan berada di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) tersebut kini mulai terlihat longsor akibat pasang surut air laut.
Hal ini menyebabkan di beberapa titik bangunan yang baru saja selesai dibangun mengunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Pangkalpinang sudah mulai terlihat ada keretakan.
