Editor: Aditya
PANGKALPINANG, BERITA5.CO.ID – Aksi demo kian marak dalam beberapa minggu terakhir di Kota Pangkalpinang, teranyar di kantor Kelurahan Kampung Opas dan Lontong Pancur, dan kantor walikota Pangkalpinang semakin memunculkan pertanyaan dari masyarakat terkait sikap Pejabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, Budi Utama.
Sebagai penjabat yang diamanahkan menjaga stabilitas dan netralitas di masa Pilkada 2024, Budi Utama dituntut komitmennya dalam menjalankan tugas dengan menjaga kondusivitas, netralitas, dan profesionalitas di tengah tensi politik yang kian memanas.
Aksi unjuk rasa dari Kesatuan Aksi Harapan Masyarakat Indonesia (KAHMI) di depan kantor Wali Kota Pangkalpinang disambut baik Budi pada Jumat (25/10/2024).
Dalam pernyataannya, ia menyebutkan bahwa aksi ini sudah berkoordinasi sebelumnya dengan pihak terkait, dan pemerintah kota siap mendengar aspirasi mereka.
“Kami sudah menerima laporan mengenai PNS dan PHL yang diduga tidak netral, dan kami pastikan akan segera menindaklanjutinya secara normatif,” tegas Budi.