“Pemerintah Kabupaten Bangka Barat juga akan berusaha untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang kredibel, akuntabel dan transparan sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan serta dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian untuk tahun berikutnya,” ujarnya.
“Selanjutnya, sesuai dengan amanat undang-undang, rancangan peraturan daerah ini akan kami sampaikan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk dievaluasi sesuai ketentuan yang berlaku,” sambungnya.
Sementara itu, Badri Syamsu mengatakan pihaknya menekankan beberapa sektor untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah untuk kemajuan Bangka Barat kedepan.
“Kita sudah menyampaikan sejumlah rekomendasi saat paripurna. Pertama yang kami sampaikan terkait optimalisasi PAD serta perolehan DBH dari provinsi maupun pusat. Selain itu, kita sampaikan terkait dengan peningkatan pelayanan publik, persiapan anggaran menghadapi bencana dan lainnya,” katanya. (*/b5)
