Foto hanyalah ilustrasi pelengkap berita. (AI/IST)
Editor: Bangdoi Ahada
BANGKA, Berita5.co.id – Aktivitas tambang timah ilegal di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Desa Jada Bahrin, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, kembali membara.
Padahal belum lama ini, tim gabungan dari Polda Kepulauan Bangka Belitung turun langsung melakukan penertiban atas perintah Kapolda Babel Viktor T Sihombing.
Penertiban itu digembar-gemborkan sebagai bentuk komitmen menjaga kelestarian ekosistem sungai dan merespons keresahan masyarakat.
Namun fakta di lapangan menunjukkan ironi, aktivitas tambang hanya berhenti sekitar dua pekan.
Setelah itu, mesin-mesin kembali meraung, para pekerja kembali turun ke sungai.
Bahkan disebut beroperasi siang dan malam secara sembunyi-sembunyi.
“Kalo tu biasalah Bang. Penertiban lalu itu hanya serimonial bailah. Jangan dianggap dakde action APH. Sudah tu dibelakang lah bentuk pantia baru ulik. Suat ne payah cari APH yang amanah Bang,” ujar Ton, warga sekitar sembari tertawa.
Penertiban Hanya Seremonial?
Kembalinya aktivitas tambang ilegal dalam waktu singkat di DAS Jada Bahrin memunculkan pertanyaan mendasar, apakah penertiban sebelumnya hanya bersifat seremonial?
Jika operasi dilakukan atas perintah langsung Kapolda, mengapa pengawasan lanjutan begitu lemah?
Mengapa hanya dalam hitungan minggu, lokasi yang sama bisa kembali aktif?
Apakah tidak ada patroli rutin? Tidak ada pemasangan garis pengawasan? Tidak ada efek jera?
Situasi ini memperlihatkan pola klasik dalam penanganan tambang ilegal di Bangka Belitung, ditindak saat ramai sorotan, lalu meredup ketika perhatian publik menurun.
Lebih jauh, publik mulai mempertanyakan konsistensi aparat penegak hukum (APH) di Bangka Belitung.
Ketidaktegasan dalam menjaga kawasan DAS — yang secara ekologis sangat vital — memperlihatkan lemahnya daya tekan hukum terhadap pelaku tambang ilegal.
Dugaan Pembiaran dan “Upeti”
Warga mengaku tak mengetahui siapa koordinator tambang tersebut saat ini.
