Bangka BaratEdukasiHukumLaw&CrimeLokalNewsPemerintahan

Sarbudiono Dorong Bangka Barat Bangun Sistem Perlindungan Perempuan dan Anak

×

Sarbudiono Dorong Bangka Barat Bangun Sistem Perlindungan Perempuan dan Anak

Sebarkan artikel ini

BANGKA BARAT, Berita5.co.id — Di balik pintu rumah, ruang kelas, hingga lingkungan masyarakat, ada persoalan yang kerap tidak terlihat terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, tetapi memilih diam.

Sebagian korban mungkin tidak tahu harus melapor ke mana. Sebagian keluarga masih menganggap persoalan kekerasan sebagai aib yang cukup diselesaikan di dalam rumah. Sementara itu, ketika sebuah kasus tidak pernah dilaporkan, negara kehilangan satu potongan penting untuk memahami seberapa besar persoalan sebenarnya.

Kondisi inilah yang menjadi perhatian Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Bangka Barat, Sarbudiono, S.Pd.

Dalam kegiatan Pelatihan Menejemen dan Penanganan Kasus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2026 yang digelar di Hotel Yasmin Mentok, Senin (21/9/2026), Sarbudiono menempatkan perlindungan perempuan dan anak bukan semata-mata sebagai urusan satu dinas atau satu unit pelayanan.

Baginya, perlindungan harus dibangun sebagai sistem yang melibatkan banyak pintu terdiri dari pemerintah, lembaga pendidikan, pemerintah desa, masyarakat, hingga unsur terkait lainnya.

“Tujuan utama dari sosialisasi manajemen penanganan kasus perempuan dan anak adalah untuk memberikan informasi dan pengetahuan dasar serta pengalaman kepada stakeholder dan semua pihak yang memiliki peran penting dalam proses perlindungan terhadap perempuan dan anak,” ujar Sarbudiono.

Ia menegaskan, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memastikan hak perempuan dan anak mendapatkan perlindungan.

Persoalannya, tidak semua kasus muncul ke permukaan.

Banyak peristiwa yang terjadi di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat justru berlangsung dalam senyap. Ketika korban atau keluarga memilih tidak melapor, kasus tersebut tidak masuk dalam sistem penanganan dan akhirnya sulit dipetakan.

“Banyak kasus yang dialami anak dan perempuan, baik di lingkungan keluarga, sekolah serta lingkungan masyarakat, terkadang tertutup sehingga tidak tertangani dengan maksimal. Kita juga tidak memperoleh data yang lengkap dan terpetakan dengan jelas,” kata Sarbudiono.

Di titik inilah persoalan perlindungan berubah menjadi persoalan pembangunan.

Sebab, pembangunan penduduk bukan hanya tentang angka pertumbuhan, infrastruktur, pendidikan atau ekonomi. Di dalamnya terdapat kualitas kehidupan manusia termasuk sejauh mana perempuan dan anak dapat tumbuh tanpa rasa takut, mendapatkan perlindungan ketika menjadi korban, serta memperoleh akses terhadap pelayanan ketika haknya terancam.

Dalam perspektif penanganan kasus, sebuah laporan bukan sekadar dokumen administratif.

Laporan menjadi pintu pertama untuk mengetahui bahwa seseorang membutuhkan perlindungan.

Tanpa laporan, pemerintah akan kesulitan membaca pola. Tanpa pemetaan, intervensi bisa tidak tepat sasaran. Tanpa koordinasi, korban berpotensi berhadapan dengan proses yang panjang ketika seharusnya mendapatkan pelayanan yang cepat dan terintegrasi.

Sarbudiono melihat persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

Sosialisasi tidak hanya menghadirkan unsur pemerintah, tetapi juga melibatkan lembaga pendidikan negeri maupun swasta, organisasi masyarakat, serta unsur pemerintah desa hingga kabupaten.

Keterlibatan tersebut diharapkan membuat setiap institusi memahami batas kewenangan sekaligus tanggung jawabnya.

“Karena sosialisasi ini melibatkan semua stakeholder, lembaga pendidikan negeri maupun swasta serta organisasi masyarakat dan unsur pemerintah desa sampai kabupaten, maka diharapkan semua pihak bisa mengambil peran dan fungsinya masing-masing sebagai kontribusi dan tanggung jawab sosial pada perlindungan perempuan dan anak,” tuturnya.

Dengan demikian, penanganan kasus tidak berhenti pada siapa yang menerima laporan.

Ada pertanyaan yang jauh lebih penting tentang siapa yang harus melakukan apa setelah laporan diterima?

Di sinilah manajemen kasus diperlukan.

Salah satu tantangan yang disoroti Sarbudiono bukan hanya mekanisme pelaporan, tetapi juga cara masyarakat memandang kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Menurut dia, masih terdapat masyarakat yang belum memahami prosedur dan mekanisme pelaporan.

Lebih jauh, ada pula pandangan bahwa kekerasan atau pelecehan merupakan persoalan keluarga yang dianggap sebagai aib apabila diketahui orang lain.

Pandangan semacam itu dapat membuat korban semakin sulit mendapatkan pertolongan.

“Pihak korban dan masyarakat terkadang tidak memahami prosedur dan mekanisme pelaporan. Di samping itu, masih ada anggapan masyarakat jika peristiwa yang merupakan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah aib yang tidak baik diungkap secara umum atau diketahui orang lain selain keluarga,” kata Sarbudiono.

Di sinilah pendekatan sosial menjadi bagian penting dari perlindungan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!