Editor: Bangdoi
BANGKATENGAH, Berita5.co.id — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait rencana pembangunan PLTN Thorcon 500 di Pulau Gelasa justru berubah menjadi forum pembongkaran masalah.
Alih-alih mendapat legitimasi, PT Thorcon Power Indonesia menghadapi sorotan tajam, interupsi keras, dan penolakan terbuka dari DPRD, pemerintah desa, media, hingga masyarakat pesisir.
RDPU yang digelar Selasa (16/12/2025) di Ruang Paripurna DPRD Bangka Tengah memperlihatkan satu benang merah bahwa proyek nuklir ini berjalan lebih cepat dari pemahaman publik, lebih dulu dari regulasi daerah, dan jauh dari persetujuan masyarakat.
Klaim 80 Persen Persetujuan Dipertanyakan
Direktur PT Thorcon Power Indonesia, Dhita Karunia Ashari, menyebut 80 persen masyarakat menerima proyek PLTN.
“Kami sudah melakukan survei pada saat ini masih dalam pengolahan data dan hasilnya 80% masyarakat menerima,” ujar Dhita saat paparan di DPRD Bateng.
Dhita juga mengakui pihaknya masih dalam tahapan proses.
“Kita tidak akan bergerak apabila belum ada regulasi yang mensupport kegiatan ini dapat berlangsung,” ucapnya.
Klaim ini langsung dipatahkan di forum terbuka.
Camat Lubuk Besar secara tegas mempertanyakan dari mana angka itu berasal.
“Sejak kapan masyarakat tahu? Dari media saja kami baru paham. Lalu surveinya siapa, metodenya apa?” ujarnya.
Nada serupa datang dari Kepala Desa Batu Beriga, yang menyatakan warganya belum pernah mendapat penjelasan utuh.
“Yang kami takutkan jelas nelayan terganggu, lingkungan rusak, dan masyarakat menanggung dampak,” tegasnya.
Bertabrakan dengan RTRW dan Status Kawasan
Fakta krusial disampaikan Edi Purwanto (Komisi III DPRD Bateng).
Pulau Gelasa masih berada dalam RTRW 2019 dengan status zona reservasi kawasan suaka alam dan pariwisata.
