Oleh: Belva Al Akhab, Satrio dan Tim
BANGKA BARAT, Berita5.co.id — Ada pertanyaan yang mungkin terdengar sederhana dari seorang nelayan tua di pesisir Air Lintang, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat.
“Kalau tempat rebonnya rusak, sungkur mau dibawa ke mana?” Kamis (15/9/2026).
Ali, 56 tahun, tidak sedang membicarakan sebuah alat tangkap.
Ia sedang membicarakan hidup.
Puluhan tahun ia mengenal laut melalui pasang, angin, lumpur, akar mangrove dan gerak rebon. Tetapi kini ruang hidup yang selama ini menjadi tempat menggantungkan penghidupan itu disebut menghadapi tekanan aktivitas pertambangan menggunakan ponton selam.
Bagi Ali, persoalannya bukan semata apakah timah masih bisa ditemukan di bawah lumpur.
Persoalannya apakah rebon masih ada di atasnya.
Dokumentasi lapangan pada 31 Agustus 2026 memperlihatkan kawasan mangrove Air Lintang dengan genangan air, tegakan mangrove, hamparan lumpur terbuka dan akar-akar napas yang memenuhi permukaan tanah. Kondisi tersebut menjadi bagian dari penelusuran mengenai aktivitas pengerukan yang disebut bersinggungan dengan kawasan mangrove pesisir Tempilang.
Namun dokumentasi visual, dengan sendirinya, belum membuktikan siapa pelaku kegiatan, status perizinan, maupun unsur pelanggaran hukumnya. Semua itu membutuhkan pemeriksaan dan verifikasi instansi berwenang.
Yang sudah jelas tentang kegelisahan masyarakat yang hidup paling dekat dengan kawasan tersebut.
“Saya ini sudah puluhan tahun mencari rebon pakai sungkur. Laut dan mangrove ini bukan baru saya kenal sekarang. Dari dulu di sinilah kami mencari makan. Tapi sekarang saya mulai merasa tempat kami mencari rebon semakin terganggu. Kalau tempat rebonnya rusak, sungkur ini mau saya bawa ke mana?” ujar Ali.
Kalimat itu seperti suara kecil yang tertelan deru mesin.
Tetapi justru dari suara kecil itulah persoalan besar ini harus dibaca.
Sebab jika mangrove rusak, yang hilang bukan hanya pohon.
Ada habitat.
Ada biota.
Ada rebon.
Ada penghasilan.
Ada pengetahuan lokal.
Mungkin, perlahan, ada sebuah kebudayaan pesisir yang ikut dikubur bersama lumpur.
Dari kejauhan, mangrove Air Lintang masih terlihat hijau.
Batang.
Daun.
Akar.
Lumpur.
Air.
Tetapi ekosistem tidak bekerja sesederhana warna hijau.
Akar-akar mangrove yang mencuat dari lumpur merupakan bagian dari sistem kehidupan pesisir. Kawasan tersebut menyediakan ruang bagi berbagai organisme dan terhubung dengan dinamika pasang-surut.
Karena itu, gangguan terhadap habitat tidak selalu langsung menghasilkan pemandangan dramatis berupa pohon tumbang.
Kerusakan dapat dimulai lebih sunyi.
Aliran air berubah.
Sedimen bergeser.
Habitat terganggu.
Biota berkurang.
Kemudian nelayan mulai menyadari sesuatu yang jauh lebih sederhana:
hasil tangkapan tidak sebanyak dahulu.
Ali merasakan persoalan itu dari sudut yang paling dekat dengan perut keluarganya.
“Kami nelayan kecil tidak punya banyak pilihan. Kami tidak punya mesin besar, tidak punya modal besar. Kami hanya mengandalkan laut dan alat sederhana seperti sungkur. Kalau kawasan tempat kami mencari rebon terganggu karena aktivitas ponton, kami yang paling dulu merasakan akibatnya.” ungkapnya.
Ia mengaku telah menggunakan sungkur selama puluhan tahun.
“Saya sudah puluhan tahun pakai sungkur. Dari dulu memang begini cara kami mencari rebon,” kata Ali.
Sungkur memang sederhana.
Tetapi pengetahuan yang menyertainya tidak sederhana.
Seorang nelayan harus mengetahui kapan air bergerak, membaca pasang, mengenali kondisi lumpur dan mengetahui tempat rebon berada.
Pengetahuan itu tidak lahir dari buku.
Ia lahir dari pengalaman.
Dari ayah kepada anak.
Dari satu generasi kepada generasi berikutnya.
Maka ketika habitat berubah, yang terancam bukan hanya pendapatan hari ini.
Rantai pengetahuan itu juga bisa putus.
Kekhawatiran Ali memiliki konteks yang lebih luas.
Penelitian Endang Bidayani, Lucas O. Vieira dan Fitri Sil Valen yang diterbitkan dalam ILMU KELAUTAN: Indonesian Journal of Marine Sciences pada 2024 meneliti konflik kepentingan di pesisir timur Pulau Bangka, khususnya antara aktivitas pertambangan timah dan perikanan nelayan tradisional.
Penelitian tersebut menyebut ancaman kerusakan mangrove akibat aktivitas pertambangan timah berkaitan dengan penurunan populasi kepiting yang menjadi salah satu tangkapan masyarakat nelayan. Peneliti juga mencatat adanya penurunan luas kawasan mangrove akibat aktivitas pertambangan.
Studi itu juga menemukan adanya tekanan ekonomi pada nelayan tradisional. Dalam musim produktif, penelitian tersebut mencatat pendapatan sekitar Rp65 ribu per hari atau Rp980 ribu per bulan, sedangkan pada musim buruk sekitar Rp13 ribu per hari atau Rp205 ribu per bulan.
Temuan tersebut tidak otomatis membuktikan kondisi yang sama persis terjadi di Air Lintang.
Namun ia memberikan konteks ilmiah penting bahwa konflik pertambangan timah dan ekosistem mangrove di Bangka telah menjadi persoalan yang terdokumentasi dalam penelitian.
Dengan kata lain, kekhawatiran nelayan bukan berdiri di ruang kosong.
“Kalau rebon makin susah dicari, kami yang nelayan ini mau bagaimana?” kata Ali.
Pertanyaan itu sebenarnya sebagai neraca ekonomi paling sederhana.
Rebon berkurang.
Tangkapan berkurang.
Pendapatan turun.
Kebutuhan rumah tangga tetap berjalan.
Anak tetap sekolah.
Dapur tetap membutuhkan beras.
Biaya bahan bakar tetap harus dibayar.
Di atas kertas, semua itu mungkin tidak disebut sebagai “kerusakan ekologis”.
Tetapi bagi nelayan, itulah bentuk kerusakan yang paling nyata.
“Yang kami takutkan bukan hanya hari ini rebon susah dicari. Kalau terus begini, bagaimana nasib kami ke depan? Kalau hasil tangkapan berkurang, penghasilan kami juga ikut berkurang. Kami tetap harus makan, anak-anak tetap harus sekolah, sementara laut yang selama ini menjadi tempat kami mencari nafkah semakin sulit diandalkan.” tambahnya.
Di sinilah lingkungan berhenti menjadi istilah akademik.
Ia menjadi isi piring.
Menjadi uang sekolah.
Menjadi biaya hidup.
Menjadi masa depan keluarga.
Jika aktivitas ponton selam di kawasan tersebut nantinya terbukti melakukan pengerukan tanpa dasar legal yang sah atau melanggar ketentuan lingkungan dan tata ruang, persoalannya jauh lebih besar daripada aktivitas mengambil mineral.
Wilayah pesisir memiliki kerangka hukum khusus.
UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang telah beberapa kali diubah termasuk melalui UU Nomor 1 Tahun 2014 dan UU Nomor 6 Tahun 2023, menempatkan wilayah pesisir sebagai sumber daya yang harus dikelola secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan.
UU Nomor 1 Tahun 2014 juga mengatur mengenai pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir, termasuk pengaturan perizinan dan kewenangan pemerintah dalam pengelolaan wilayah pesisir.
Sementara PP Nomor 22 Tahun 2021 mengatur persetujuan lingkungan, perlindungan dan pengelolaan mutu laut, pengendalian kerusakan lingkungan, pengawasan serta sanksi administratif. Regulasi tersebut juga mengatur konsekuensi ketika pelaksanaan usaha atau kegiatan menyimpang dari kewajiban dalam persetujuan lingkungan.
Artinya, aktivitas ekonomi di ruang pesisir bukan ruang tanpa hukum.
Ada izin.
Ada persetujuan.
Ada tata ruang.
Ada kewajiban lingkungan.
Ada pengawasan.
Ada konsekuensi apabila ketentuan dilanggar.
Pertanyaan Investigasi Tidak Berhenti pada Pekerja Ponton
Karena itu, penyelidikan mengenai aktivitas ponton selam di Air Lintang seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan.
Siapa yang bekerja di atas ponton?.
Pertanyaan berikutnya harus jauh lebih dalam.
Siapa pemilik ponton?.
Siapa pemodalnya?.
Siapa yang membeli hasil tambang?.
Dari mana mineral itu berasal?.
Apakah terdapat izin pertambangan?.
Apakah lokasi kegiatan sesuai peruntukan ruang?.
Apakah terdapat persetujuan lingkungan?.
Bagaimana kondisi kawasan sebelum aktivitas?.
Bagaimana kondisi sesudah aktivitas?.
Apakah terdapat perubahan sedimentasi?.
Apakah pola aliran air berubah?.
Apakah terdapat perubahan terhadap biota?.
Jika kerusakan terbukti terjadi.
Siapa yang harus memulihkan?.
Sebab pekerja lapangan bisa saja hanya berada di ujung rantai.
Di belakang mesin bisa terdapat modal.
Di belakang modal bisa terdapat pemodal.
Di belakang perdagangan bisa terdapat pembeli.












