Pernyataan ini menjadi penegas bahwa Pemkab Basel tidak akan ragu meningkatkan status persoalan dari mediasi menjadi penindakan.
Di sisi lain, respons dari perwakilan perusahaan, Erwin, dinilai masih normatif. Ia hanya menyatakan akan meneruskan hasil pertemuan kepada manajemen pusat tanpa memberikan tenggat waktu atau komitmen konkret.
Sikap ini memunculkan kecurigaan di kalangan warga bahwa perusahaan tengah memainkan strategi “ulur waktu”, sementara aktivitas mereka tetap terganggu.
Jalan Usaha Tani yang menjadi sumber konflik bukan sekadar akses biasa. Bagi warga Desa Nangka, jalur tersebut adalah urat nadi distribusi hasil pertanian. Ketika akses itu terganggu atau dibatasi, dampaknya langsung terasa pada pendapatan masyarakat.
Dari hasil penelusuran, ketegangan ini sudah berlangsung cukup lama tanpa titik temu jelas. Absennya kesepakatan tertulis antara warga dan perusahaan menjadi salah satu akar masalah yang kini disorot Pemkab.
Dengan bola kini berada di tangan PT BPP, Pemkab Basel memberi sinyal akan terus mengawal kasus ini dalam waktu dekat. Jika tidak ada langkah konkret dari perusahaan, opsi penegakan regulasi bukan lagi sekadar wacana.
Langkah ini sekaligus menjadi ujian: apakah investasi di Bangka Selatan berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap hak masyarakat, atau justru mengabaikannya.
Satu hal yang kini menjadi sorotan, berapa lama lagi PT BPP akan bertahan dengan jawaban normatif, sebelum berhadapan dengan tindakan tegas dari pemerintah daerah. (b5)
