Foto hanyalah ilustrasi melengkapi berita. (Ist)
Penulis: Belva Al Akhab, Satrio
MENTOK, Berita5.co.id — Di negeri ini, waktu bukanlah sesuatu yang berharga. Setidaknya, bukan waktu rakyat kecil.
Di Pelabuhan Tanjungkalian, waktu bisa direntangkan seperti karet dengan 12 jam menunggu, dua hari tertahan, tiga malam menginap di pinggir jalan.
Tidak ada yang aneh. Tidak ada yang darurat. Bahkan tidak ada yang merasa bersalah.
ASDP tampak tenang. Seolah-olah antrean sepanjang satu kilometer hanyalah dekorasi tahunan. Seolah-olah ratusan pemudik yang tidur di kolong truk adalah bagian dari budaya, bukan tragedi.
Padahal, dalam logika negara modern, waktu adalah hak.
Dalam perspektif Administrasi Publik, pelayanan publik tidak hanya soal tersedia atau tidak, tetapi soal kualitas, kepastian dan efisiensi. Ketika masyarakat menunggu tanpa kepastian, maka negara telah gagal menjalankan fungsi dasarnya.
Namun di Tanjungkalian, kegagalan itu telah menjadi rutinitas.
Mudik bukan sekadar perjalanan. Ia adalah ritus sosial, ekonomi, bahkan spiritual. Namun negara memperlakukannya seperti peristiwa mendadak.
Padahal setiap tahun, pola yang sama selalu terjadi:
Lonjakan penumpang
Kepadatan kendaraan
Keluhan pelayanan
Evaluasi yang terlambat
Pertanyaannya sederhana apakah ASDP benar-benar tidak belajar atau memang memilih untuk tidak belajar?
Dalam studi Manajemen Transportasi, fenomena musiman seperti Lebaran disebut sebagai predictable peak demand. Artinya, lonjakan sudah bisa dihitung, dimodelkan dan diantisipasi.
Namun di bawah pengelolaan PT ASDP Indonesia Ferry, prediksi tampaknya kalah oleh kebiasaan menunggu masalah terjadi terlebih dahulu.
Rudi Hartono dan Fendi bukan ekonom. Mereka hanya kepala keluarga.
Namun keputusan mereka lebih rasional daripada kebijakan negara.
Dengan selisih biaya jutaan rupiah antara pesawat dan jalur darat–laut, mereka memilih opsi yang lebih murah. Ini adalah logika dasar dalam Ekonomi Mikro yaitu meminimalkan biaya untuk memaksimalkan kesejahteraan.
ASDP lalai menyediakan infrastruktur yang layak untuk pilihan tersebut.
Sehingga muncul paradoks:
Transportasi murah = penderitaan panjang
Transportasi mahal = kenyamanan
Ini bukan sekadar masalah transportasi. Ini adalah ketimpangan akses.
Penjelasan klasik pun muncul:
Kapal dalam perawatan
Pasang surut air laut
Lonjakan penumpang
Semua benar. Tapi semua juga tidak cukup.
Karena dalam teori Manajemen Risiko, justru faktor-faktor itulah yang harus diprediksi dan dikelola.
Jika dua kapal besar tidak beroperasi menjelang Lebaran, itu bukan musibah. Itu adalah keputusan.
Setiap keputusan memiliki konsekuensi.
Di sini, konsekuensinya adalah:
Truk logistik tertahan berhari-hari
Pemudik kehilangan waktu dan uang
Sistem antrean menjadi tidak relevan
Dalam bahasa sederhana bahwa manajemen tidak gagal tetapi ia tidak pernah benar-benar bekerja.
Antrean bukan sekadar barisan kendaraan. Ia adalah simbol.
Simbol dari:
Ketidakpastian
Ketidakadilan
Ketidakefisienan
Dalam Sosiologi, antrean panjang tanpa sistem menciptakan social frustration yaitu ketegangan sosial yang bisa meledak kapan saja.
Namun di Tanjungkalian, frustrasi itu diredam oleh satu hal yaitu pasrah.
Masyarakat sudah terlalu terbiasa untuk berharap lebih.
Pelabuhan Tikus: Keresmian Dikalahkan Oleh Ketidakresmian
Di saat pelabuhan resmi lumpuh, Pelabuhan Sungai Selan justru hidup.
Pelabuhan tanpa izin. Tanpa sistem tiket digital. Tanpa protokol formal.
Namun lebih cepat. Lebih fleksibel. Lebih “manusiawi”.
Ini adalah ironi paling telanjang.
