Jika terbukti melanggar, kasus ini bisa menjadi preseden buruk dalam proses demokrasi di lingkungan birokrasi Pemerintah Kota Pangkalpinang. Pelanggaran tersebut juga berpotensi mencederai asas keadilan dan netralitas yang semestinya menjadi landasan dalam penyelenggaraan Pilkada.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kota Pangkalpinang maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat. Namun sejumlah pihak mulai mendorong Bawaslu untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut dan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebagai informasi, Pilkada ulang Kota Pangkalpinang dijadwalkan akan berlangsung dalam waktu dekat.
Meningkatnya suhu politik saat ini menjadi ujian bagi semua pihak, terutama ASN, untuk menjaga profesionalisme dan netralitas demi terwujudnya pemilu yang bersih, jujur, dan bermartabat. (b5)
